Timur Pradopo : Seberat Apapun Tugas, Kalau Masyarakat Patuh Hukum Maka Semua Wilayah Bisa Terjaga Baik

Kapolri Jenderal Timur Pradopo (kiri) didampingi Komisaris Jenderal Nanan Soekarna yang dipilih menjadi Wakapolri baru menggantikan Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani yang resmi memasuki masa pensiun per tgl 1 Maret 2011.

WAWANCARA EKSKLUSIF

Jakarta 28 Februari 2011 (KATAKAMI.COM) — Sudah lebih dari 4 bulan, Jenderal Timur Pradopo menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan dalam masa 4 bulan pertama tugasnya yang sangat penting sebagai Kapolri, sudah begitu banyak permasalahan yang harus ditangani dan dituntaskan oleh Polri.

Dari mulai penanganan kasus mafia hukum dan perpajakan, kerusuhan di Cikeusik (penyerangan terhadap sejumlah anggota Kelompok Ahmadiyah) dan Temanggung (penyerangan terhadap sejumlah rumah ibadah) serta kelancaran proses pergantian pada jabatan Wakapolri.

Akhirnya, Mabes Polri memutuskan agar Komisaris Jenderal Nanan Soekarna yang menjadi Wakapolri yang baru untuk menggantikan Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani yang akan memasuki masa pensiun. Timur Pradopo akan memimpin jalannya upacara serah terima jabatan (sertijab) Wakapolri dari Komjen. Jusuf Manggabarani kepada Komjen. Nanan Soekarna pada hari Selasa (1 Maret 2011).

Timur Pradopo (lulusan Akpol tahun 1978), dilahirkan di Jombang tanggal 10 Januari 1956.

Sebelum pada akhirnya menduduki posisi sebagai Tri Brata 1 ( Kapolri), Timur Pradopo pernah menjabat sebagai Kakortarsis Dediklat Akpol, Irwasda Polda Bali, Kapolda Banten, Kaselapa Lemdiklat Polri, Staf Ahli Bid Sospol Kapolri, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya dan yang terakhir sebagai Kabaharkam Polri.

Timur yang sangat tenang dan cenderung pendiam ini, sudah mulai bekerja di Mabes Polri mulai jam 6 pagi dan baru kembali ke rumah pada malam hari.

Untuk menanyakan bagaimana respon dari Polri terhadap banyaknya kritikan-kritikan pedas terhadap kinerja Polri dalam komitmen penegakan hukum, KATAKAMI.COM mendapatkan kesempatan untuk melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Inilah kesempatan pertama yang diberikan oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo kepada media massa untuk mewawancarai dirinya secara eksklusif sejak ia menjabat sebagai Kapolri.

Wawancara dilakukan di ruang kerja Kapolri pada hari Senin (28 Februari 2011) sore.  Inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF KATAKAMI.COM dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo :

 

Jenderal Timur Pradopo (kiri) menerima ucapan selamat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai acara pelantikan sebagai Kapolri yang baru di Istana Kepresidenan untuk menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri, 22 Oktober 2010 di Jakarta.

 

KATAKAMI (K)) : Yang pertama, atas nama KATAKAMI, terimakasih untuk kesempatan mendapatkan wawancara eksklusif ini. Hari ini (Senin, 22/2/2011) ada pengumuman dari Mabes Polri bahwa Wakapolri yang baru adalah Komisaris Jenderal Nanan Soekarna. Pak Timur, anda mendapatkan seorang wakil yang baru. Ke depan, apa harapan dari anda selaku pimpinan dengan adanya pergantian jabatan Wakapolri ?

TIMUR PRADOPO (TP) : Menurut saya, pergantian Wakapolri sama dengan pergantian pada jabatan dan posisi lainnya. Semua itu sudah ada sistem yang mengatur. Sistem di Polri sudah bekerja dengan sangat baik untuk menyiapkan siapa-siapa saja yang masuk dalam jajaran pimpinan di Polri. Semua berjalan dengan baik sesuai dengan sistem.

(K) Sebagai Pimpinan baru di Polri, ada spekulasi semacam ini yaitu Jenderal Timur Pradopo masih “sendirian” di Mabes Polri, pasca gunjang-ganjing pemilihan Kapolri beberapa waktu lalu. Apa benar Bapak masih “sendirian” di Mabes Polri ?

(TP) :  (Tersenyum). Sejak dari awal, terus terang saya samasekali tidak pernah merasa sendirian di Mabes Polri ini. Dari sudut pandang mana penilaian semacam itu dikeluarkan ? Sebab saya sampaikan sekali lagi, sistem sudah berjalan. Artinya, bukan karena saya berada di Markas Besar. Polisi juga ada di wilayah dan itu juga bagian dari sistem.

(K) : Oke, apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan soliditas di dalam internal Polri , tidak hanya di Mabes Polri, tetapi di seluruh jajaran Polri yang ada di Indonesia ini ?

(TP) : Soliditas tentunya adalah lebih kepada bagaimana pimpinan memberikan contoh kepada anak buah. Bukan hanya memberikan contoh tetapi harus benar-benar menjadi contoh yang baik. Baik dalam perkataan dan perbuatan. Pimpinan juga harus menjadi contoh yang baik dalam hal tanggung-jawab. Jadi menurut saya, itulah bagian yang paling mendasar untuk membangun soliditas. Semua ketentuan didalam mengelola personil, sumber daya manusia, semua ada ketentuannya. Ada sistemnya. Itu yang harus dilaksanakan bersama-sama. Kalau semua ini dilaksanakan maka soliditas akan terbentuk dengan baik.

(K) : Setelah pergantian Wakapolri, apakah akan ada lagi pergantian-pergantian dalam posisi atau jabatan penting lain di dalam internal Polri ?

(TP) : Pergantian itu tentu ada. Diantaranya karena ada yang memasuki pensiun dan penyegaran. Jadi menurut saya wajar kalau ada pergantian-pergantian di Polri. Tapi semua pergantian itu disesuaikan dengan keadaan. Termasuk kesiapan dari sumber daya manusia di Polri.

(K) Setelah adanya pergantian jabatan Wakapolri, apa yang akan terus dilakukan oleh Pak Kapolri ?

Ke depan, tantangan yang dihadapi Polri adalah penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban dan keamanan, saya kira inilah yang menjadi pokok persoalan. Disamping program pokok yang telah saya canangkan, masalah transparansi untuk masalah penegakan hukum sangat penting sebab dari situlah akan terpenuhi rasa keadilan bagi masyarakat kita.

Jadi, kepastian hukum harus benar-benar diwujudkan dengan langkah-langkah membuat software dan pengawasan. Selain pengawasan didalam internal Polri, pengawasan dari eksternal juga perlu dioptimalkan. Ada Kompolnas, lembaga pengawasan independen, LSM dan Pers. Semua ini perlu disinergikan agar program penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat bisa benar-benar terwujud.

(K) :  Lalu bagaimana untuk masalah pemeliharaan ketertiban dan keamanan ?

(TP) : Dari beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya di Cikeusik dan Temanggung, kasus-kasus yang semacam ini memang tidak boleh terulang lagi di negara kita. Bagaimana agar kasus serupa tidak terulang lagi, ya kita harus lebih aktif yaitu melaksanakan tugas preemtif, preventif dan mengoptimalkan informasi dari masyarakat yang harus dikelola oleh satuan-satuan operasional dan kewilayahan untuk menjadi prediksi-prediksi. Hal ini sangat mendasar dan penting dilakukan secara simultan agar tidak ada lagi situasi yang bisa menimbulkan korban jiwa manusia dan korban harta benda. Kita harus bisa minimalkan.

 

Pengucapan sumpah jabatan oleh Jenderal Timur Pradopo saat dilantik sebagai Kapolri yang baru oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, 22 Oktober 2010.

 

(K) : Tetapi apakah Polri mendengar kritikan dari masyarakat bahwa penanganan terhadap kasus Cikeusik dan Temanggung tergolong sangat lamban ?

(TP) :  Polri mendengar kritikan apapun dari masyarakat. Polri tidak boleh tidak mendengar. Kritikan-kritikan dari masyarakat itulah yang menjadi bahan evaluasi bagi Polri yaitu bagaimana memberikan early warning kepada seluruh satuan-satuan operasional dan kewilayahan agar bisa mengelola keamanan di wilayah masing-masing.

(K) : Salah satu kritikan yang besar untuk Polri adalah masalah penanganan kasus mafia pajak. Sebagai Kapolri yang baru, apakah Bapak bisa memenuhi harapan masyarakat agar masalah mafia pajak ini ditangani secara baik oleh Mabes Polri ?

(TP) : Semua penyidikan dilakukan secara transparan. Termasuk masalah mafia pajak. Tentu dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Polri bertanggung-jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus mafia hukum maupun mafia pajak, termasuk yang berkaitan dengan masalah Gayus Tambunan. Itu semua sedang berjalan. Dan hasilnya sudah disampaikan secara berkala oleh Divisi Humas sebagai bagian dari komitmen Polri untuk menyelesaikan masalah itu.

(K) : Pertanyaan kali ini termasuk masalah mafia pajak juga tetapi tidak berkaitan secara langsung. Pekan lalu, Pak Kapolri sudah bertemu dengan Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Apakah boleh dijelaskan disini, bagaimana nuansa dan hasil pertemuan dengan Pak Susno Duadji ?

(TP) : Pertemuan itu adalah pertemuan silahturahmi antar keluarga besar Polri. Intinya, beliau kan polisi juga. Jadi itulah nuansa dari pertemuan saya dengan beliau. Bersilahturahmi.

(K) :  Media kami sangat concern untuk menyoroti masalah kesejahteraan anggota kepolisian yang sampai saat ini masih memprihatinkan. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan lewat RENUMERASI. Bagaimana pelaksanaan dari renumerasi tersebut sampai saat ini ?

(TP) : Renumerasi sudah berjalan mulai bulan Juli 2010. Kami sudah menyerahkan kepada anggota kepolisian hak mereka terkait renumerasi tersebut. Ke depan ini masih akan ada penilaian berikutnya agar para anggota lebih giat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepolisian.

(K) : Tapi sebagai Kapolri, anda tentu mengetahui bahwa anggota kepolisian bergaji minim namun diwajibkan bekerja mati-matian tanpa mengenal waktu. Sejauh mana, Kapolri akan memberikan atensi terhadap masalah kesejahteraan anggota ?

(TP) : Tentu akan saya perhatikan. Itu menjadi kewajiban saya sebagai pimpinan Polri untuk memperhatikan masalah kesejahteraan anggota.

 

Kapolri Jenderal Timur Pradopo

 

(K) : Oke, kita beralih ke masalah terorisme. Apa yang akan Bapak lakukan sebagai Kapolri agar penanganan terorisme di Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan tetapi dengan mengikuti ketentuan yang hukum yang berlaku. Tidak main tembak seenaknya tanpa ada proses hukum. Bagaimana untuk masalah penanganan terorisme ?

(TP) :  Begini, penanganan terorisme harus diselesaikan secara utuh. Artinya, ini bukan cuma menjadi tugas dari kepolisian semata. Tetapi menjadi tugas dari kita semua, termasuk masyarakat. Masyarakat harus disadarkan bahwa peran mereka juga dibutuhkan. Misalnya cepat menyadari dan melaporkan kepada aparat jika ada keanehan-keanehan dan asing di tempat mereka. Itu bagian dari respon agar masalah terorisme tidak terjadi di negara kita. Sekali lagi, terorisme harus diselesaikan secara utuh dengan melibatkan semua komponen masyarakat.

(K) : Lalu bagaimana dengan kerjasama dengan dunia internasional dalam bidang penanganan terorisme ?

(TP) : Semua berjalan dengan baik. Ya tentunya kembali lagi bahwa langkah-langkah kerjasama di bidang terorisme itu menjadi bagian dari pelaksanaan dari penanganan dari masalah-masalah terorisme yang terjadi.

(K) : Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyakat dalam meningkatkan kemitraan dengan Polri ? Apalagi krtikan-kritikan yang sangat tajam dari masyarakat kita untuk Polri sangat banyak sekali …

(TP) :  Saya sadar bahwa banyak kritikan dari masyarakat untuk Polri sehingga program kemitraan terus dioptimalkan.

Termasuk bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Itulah kerjasama yang harus tetap dijaga dan dipelihara antara masyarakat dan Polri. Langkah-langkah preemtidf dan preventif, salah satunya adalah keikut-sertaan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

Dan yang lebih penting lagi adalah mengajak masyarakat untuk patuh hukum agar pelanggaran-pelanggaran hukum bisa diminimalisir. Dengan demikian, harapan masyarakat kepada Polri bisa terwujud. Kalau masyarakat terus meningkatkan kemitraan dengan polisi, betapapun sulitnya …. betapapun beratnya … tetapi kalau masyarakat menjadi bagian dari mitra kepolisian, tidak ada wilayah yang tidak bisa kita jaga di Indonesia ini.

(K) : Baik, terimakasih Pak Kapolri untuk wawancara ini.

(TP) : Ya, terimakasih kembali.

 

 

(***)

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 9,396 other followers