Salut Prestasi Polres Cilacap Tangkap Kalapas Nusa Kambangan Dan Kembalikan Direktorat Narkoba Bareskrim ke Mabes Polri

 

Dokumentasi Foto : Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar (kanan) memberikan keterangan pers disaksikan dan Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan, Marwan Adli (kiri). Foto : Tribun Jogja

 
Jakarta, 14 Maret 2011 (KATAKAMI.COM) — Pengamat Kepolisian Adrianus Meliala terlihat prihatin atas sinyalemen persaingan yang tidak sehat antara Badan Narkota Nasional (BNN) dan Direktorat Narkoba Mabes Polri dalam menjalankan tugas-tugas keseharian mereka dalam memberantas narkoba di negeri ini.

Seperti yang diberitakan DETIK.COM, Senin (14.3.2011), Adrianus berpendapat bahwa seolah-olah BNN dan Direktorat Narkoba Polri bersaing mencari ikan yang sama.

“Ke depan, keduanya perlu membuat diferensiasi entah dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkoba yang disita dan sebagainya. Ini bertujuan agar masyarakat tidak bingung sekaligus menjadi pembeda terkait kualitas kinerja masing-masing pihak” kata Adrianus.

Publik sudah mengetahui dari media massa tentang penangkapan Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan, Marwan Adli telah ditangkap pada hari Selasa ( 8/3/2011).

Ia diduga kuat menerima aliran dana dari hasil transaksi narkoba.

Marwan Adli juga diduga menerima aliran dana narkoba itu pada rekening anak dan cucunya.

Setelah sempat diperiksa di Cilacap, Marwan akhirnya ditahan di kantor BNN.

Selain Marwan, anak dan cucunya, BNN juga telah menahan dua orang yang diduga ikut melakukan transaksi.

 

Foto : Menteri Hukum dan HAM (Menhuk dan HAM), Patrialis Akbar

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menhuk dan HAM), Patrialis Akbar meragukan dugaan keterlibatan Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan, Marwan Adli dalam peredaran narkoba di lapas.

Namun, Patrialis menyerahkan kasus ini ke jalur hukum agar segera terungkap kebenarannya.

“Seluruh orang kementerian tidak ada yang percaya kalau dia (Marwan) itu mengedarkan, menjual, atau memakai narkoba,” ungkap Patrialis, Minggu (13/3/2011), di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.

Dari hasil pengumpulan fakta di lapangan, Marwan mengaku dirinya tidak bersalah.

Namun, Badan Narkotika Nasional (BNN) berkata lain dan memiliki data dugaan keterlibatan Marwan dalam jaringan narkoba internasional.

“Tapi di sini saya tidak bisa bela salah satu pihak dan saya menyerahkanna ke pihak hukum melalui proses pengadilan,” ungkap Patrialis.

 

Gambar ilustrasi : Lapas Nusa Kambangan, Cilacap

Dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, kasus penangkapan Kalapas Narkotika Nusa Kambangan Marwan Adli, memang cukup menarik cukup dicermati.

Tidak perlu terlalu jauh masuk dalam substansi dari kasus hukum yang satu ini.

Tapi ada beberapa hal yang memang sangat mendasar sekali untuk diberikan sebagai masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Negara tidak boleh kalah melawan narkoba ( termasuk mafia-mafia dan siapapun yang membekingi mereka ) di Indonesia ini.

Pertanyaannya, siapa atau INSTITUSI mana yang diberi otoritas dan secara legal dipayungi oleh perangkat hukum ( perundang-undangan ) untuk melakukan perang terhadap narkoba di Indonesia ?

Perubahan struktur organisasi pada Badan Narkotika Nasional atau BNN, telah membuat lembaga yang satu ini tidak lagi menjadi bagian yang integral dari Mabes Polri.

BNN sudah bukan  menjadi bagian dari Mabes Polri.

Fakta inilah yang harus disadari dan dipahami oleh semua pihak.

Pertanyaan selanjutnya, jika memang berdasarkan perubahan struktur organisasi terbaru itu, telah membuat BNN adalah lembaga yang berada di luar Mabes Polri, mengapa Direktorat Narkoba Bareskrim Polri justru dibuat dan dibiarkan berkantor di Kantor Pusat BNN yang terletak di kawasan Cawang, Jakarta Timur ?

Aneh kali !

Foto : Jaksa Agung basrie Arief (kiri), Ketua KPK Busyro Muqodas dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo (kanan)

Sebab itu sama halnya, jika unit pemberantasan PIDANA KORUPSI  dari Bareskrim Polri dibiarkan menumpang berkantor di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Sejak dua tahun terakhir, Direktorat Narkoba Mabes Polri dipindahkan kantornya dari Gedung Bareskrim Polri untuk numpang ngantor di kantor pusat BNN di kawasan Cawang, Jakarta Timur.

Keputusan macam apa itu ?

Mabes Polri tidak bisa lagi membiarkan hal itu terjadi !

Benahi dulu hal-hal yang sangat mendasar dari struktur organisasi Polri terkait pemberantasan narkoba, baru Polri bisa bekerja sangat maksimal dalam memberantas narkoba.

Poin pertama yang harus segera dilakukan oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo adalah menarik kembali seluruh personil dan perangkat Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri dari Kantor Pusat BNN, untuk kembali berkantor di Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan.

Jangan biarkan lagi mereka menumpang di kantor orang !

Buatlah garis pemisah yang sangat tegas dan jelas antara BNN dan Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri.

Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri dipimpin oleh seorang Jenderal berbintang 1.

Saat ini yang dipercaya menjadi Direktur IV Narkoba Bareskrim Polri adalah Brigjen. Polisi Arman Depari, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Narkoba Polda Metro Jaya.

Jika BNN memang berkehendak melakukan operasi bersama dengan jajaran Polri di seluruh wilayah Indonesia maka, maka berdasarkan aturan yang berlaku Kalakhar BNN Komisaris Jenderal Gories Mere diwajibkan untuk meminta izin dan persetujuan dari Kapolri.

Ya, seperti itulah aturan baku yang harus diikuti.

Atau dengan istilah lain, itulah aturan main yang ditetapkan.

Tidak bisa dibiarkan personil dari BNN bisa mendadak (inconigto) melakukan operasi penggerebekan, terutama penangkapan, dengan cara memerintah secara lisan kepada jajaran Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Hei Bung, ikuti aturan yang berlaku !


Foto : Brigjen Pol Drs Arman Depari, Direktur IV Narkoba Bareskrim Polri


Jangan ada pemikiran, apalagi kesengajaan ( terutama bila itu dilakukan atas unsur senioritas ), lalu BNN merasa berhak untuk memerintah jajaran Kepolisian yang tergabung dalam unit-unit narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

BNN ya BNN.

Polri ya Polri.

Bedakan itu !

Jadi, sekali lagi, sangat tidak masuk akal kalau Direktorat Narkoba Polri dibiarkan menumpang di kantor orang.

Bagaimana reserse-reserse pada unit narkoba Bareskrim Polri ini bisa mandiri dan tempak jelas berprestasi di hadapan rakyat Indonesia dan dunia internasional kalau mereka terus menerus dibuat berada di bawah bayang-bayang BNN ?

Aneh sekali, perubahan struktur organisasi pada BNN memungkinkan mereka bisa melakukan tindakan-tindakan penangkapan ( dan penyidikan ) untuk kasus-kasus narkoba di negara ini !

Kalau terus menerus operasi narkoba dibuat dan diklaim oleh BNN, maka setiap membuat CATATAN AKHIR TAHUN, Kapolri tidak akan bisa mencantumkan daftar rincian barang bukti dan detail operasi narkoba yang murni dilakukan oleh anggota INSTITUSI POLRI.

Jangan ada dua nahkoda dalam satu kapal !

Ini prinsip yang sangat penting untuk disadari jika sudah berbicara mengenai kemandirian tugas.

Seorang Direktur pada Direktorat Narkoba Bareskrim Polri harus melapor kepada atasan langsung di Bareskrim Polri yaitu Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri ( WAKABARESKRIM ).

Atau, dalam hal sangat mendesak, ia bisa langsung melapor kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal (KABARESKRIM) Mabes Polri.

Bayangkan kalau Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dibuat berkantor di kantor milik orang lain — yang notabene inti tugas mereka adalah sama yaitu sama-sama memberantas narkoba –.

Lalu, kapan Direktur IV Narkoba Bareskrim bisa bertemu dan melapor ke atasan langsungnya untuk memberitahukan hasil-hasil pekerjaan mereka hari demi hari ?

Kapan Kabareskrim atau Wakabareskrim bisa memberikan arahan dan perintah-perintah secara rutin ?

Bayangkan, dari kawasan Cawang (Jakarta Timur) yang menjadi Kantor Pusat BNN ke Mabes Polri di kawasan Jalan Trunojoyo (Jakarta Selatan) saja, sudah sangat jauh jaraknya !


Ilustrasi gambar : Bareskrim Polri


 

Apakah Direktur IV Narkoba Bareskrim merasa bahwa ia cukup melapor ke atasan langsungnya lewat sms atau telepon ?

Eh, saat ini ada begitu banyak perangkap penyadapan yang dimiliki oleh instansi lain ( termasuk oleh BNN ).

Detik pertama saat laporan itu disampaikan melalui pesan singkat SMS atau telepon, diduga komunikasi itu sudah secara otomatis pasti akan langsung tersadap oleh instansi lain.

Bagaimana sih ?

Disinilah dibutuhkan dukungan moral dari semua pihak agar Direktorat IV Narkoba Bareskrim Mabes Polri bisa diberdayakan dan dimaksimalkan kinerjanya.

Mabes Polri haru segera melakukan evaluasi secara menyeluruh !

Apa yang kurang dari perangkat tugas mereka ( Direktorat IV Narkoba Bareskrim ? )

Apakah mereka punya alat penyadap sendiri ?

Jika Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri memang belum memiliki alat perangkap penyadap sendiri maka sudah barang tentu mereka memerlukan perangkat penyadapan.

Hal ini dimaksudkan agar Direktorat IV Narkoba Bareskrim tidak perlu lagi “NEBENG” alias menumpang dari hasil-hasil penyadapan yang dilakukan BNN dalam kasus-kasus narkoba.

Jadi, kalau memang alat penyadap yang sangat mutlak dibutuhkan oleh Direktorat IV Narkoba Bareskrim Mabes Polri, Kapolri harus segera memberikan kepada mereka perangkap penyadapan itu !

Misalnya, diambilkan dari alat penyadap milik Tim Anti Teror Polri sebab Densus 88 Anti Teror memiliki begitu banyak alat penyadap.

Terutama alat-alat penyadap yang digunakan semasa Tim Satgas Bom masih berdiri.

(Tim Satgas Bom itu sendiri sudah dibubarkan secara resmi semasa Komjen Bambang Hendarso Danuri masih menjabat sebagai Kabareskrim Polri di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto, untuk kemudian dilebur menjadi satu dengan Densus 88 Anti Teror).


Ilustrasi gambar : Alat Penyadap ( GSM Interceptor )


Ambil beberapa unit alat penyadap milik Tim Anti Teror Polri dan berikan kepada Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri.

Jangan lagi biarkan mereka menumpang pada alat penyadap milik instansi lain ( apalagi instansi itu adalah instansi lain yang struktur organisasinya sudah terpisah secara resmi dari Mabes Polri).

Coba pikirkan, apakah untuk melakukan pengejaran dan penangkapan dalam kasus-kasus PIDANA KORUPSI  maka Bareskrim Polri menumpang dari hasil-hasil penyadapan di KPK dan Intelijen Kejaksaan Agung ?

Pasti hal itu tidak akan dilakukan !

Jadi, lakukan hal yang sama dalam urusan penanganan narkoba !

Artinya, Direktorat IV Narkoba Bareskrim Mabes Polri harus diberdayakan dan dimaksimalkan kinerjanya.

Yang lebih memprihatinkan, masyarakat Indonesia tidak ada yang tahu bahwa sesungguhnya yang BERPRESTASI dalam menangkap Kapalas Narkotika Nusa Kambangan itu adalah POLRES CILACAP ( yang berada di wilayah POLDA JAWA TENGAH ).

Yang publik tahu, prestasi penangkapan Kalapas Narkotika Nusa Kambangan seolah-olah ada di tangan BNN.

Oh ya ?

Enak betul kalian BNN !

Apa kalian tidak sadar bahwa “SANG JAWARA” dalam operasi penangkapan itu ada pada POLRES CILACAP.

Dalam laporan resmi kepada Mabes Polri, operasi penangkapan itu disebutkan dipimpin oleh pejabat BNN yaitu Brigjen Benny Mamoto.

Pertanyaannya, Saudara Benny Mamoto, apakah ada surat izin secara resmi dari BNN kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo bahwa BNN ingin dan akan melakukan operasi bersama dengan jajaran kepolisian di daerah Cilacap untuk menangkap Kalapas Narkotika Nusa Kambangan ?

Jangan main hantam kromo, Boss !

Ikuti aturan main yang berlaku.

Tidak dibutuhkan senioritas dalam upaya perang melawan narkoba.

Dalam kasus penangkapan Kalapas Narkotika Nusa Kambangan itu misalnya, seluruh barang bukti diamankan oleh institusi yang mana ?

BNN atau POLRI ?

BNN ya BNN.

Polri ya Polri.

Kasihan betul polisi-polisi yang hebat di negara ini kalau misalnya prestasi-prestasi mereka justru TIDAK TAMPAK di hadapan rakyat Indonesia.

Nama harum dan prestasi POLRI untuk urusan pemberantasan narkoba seolah-olah mau diborong dan didominasi oleh BNN semata ?

Eh Bung, sekali lagi, operasi penangkapan Kalapas Narkotika Nusa Kambangan dilakukan oleh POLRES CILACAP ( dalam hal ini POLDA JAWA TENGAH ).

Jajaran POLRES CILACAP yang harus mendapatkan aplaus dan penghargaan yang tinggi.

Kalian hebat, Polres Cilacap !

Salut, sungguh salut, atas kerja keras dan prestasi kalian.

Jangan berkecil hati kalau seolah-olah media massa memberitakan penangkapan itu adalah prestasi institusi lain ( yang patut dapat diduga justru “numpang” operasi bersama-sama dengan kalian ).


Ilustrasi gambar : Topi jajaran kepolisian


Sekali lagi, reserse-reserse yang menjadi andalan Mabes Polri dalam memberantas narkoba harus mandiri dan didukung untuk menjadi profesional.

Walaupun di BNN, mayoritas personil disana adalah anggota kepolisian tetapi dalam struktur organisasi terbarunya, BNN sudah terpisah secara resmi dari Mabes Polri.

Di KPK juga ada anggota kepolisian yang diperbantukan untuk bertugas disana untuk memenuhi kebutuhan personil KPK.

Kejaksaan Agung juga mengirimkan sejumlah jaksa-jaksa mereka untuk menjadi anggota KPK.

Tetapi dalam tugas keseharian, anggota polisi dan anggota jaksa yang dikirimkan untuk menjadi tambahan personil di KPK itu,  bekerja sesuai kebutuhan dan kepentingan KPK.

Tidak lagi terkait dengan kebutuhan dan kepentingan institusi lama yaitu Polri dan Kejaksaan Agung.

Namun, Polri dan Kejaksaan Agung sewaktu-waktu bisa menarik kembali anggota mereka dari KPK untuk penyegaran organisasi ( misalnya untuk dimutasi karena mendapat penugasan baru di institusi masing-masing).

Akhirnya, dalam waktu yang secepatnya Mabes Polri disarankan untuk menarik kembali Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dari Kantor BNN.

Ingatlah bahwa kemandirian, nama baik dan martabat Institusi Polri harus dijaga serta dilanjutkan.

Bagaimana Polri bisa mandiri dan terus berprestasi kalau mereka ada dibawah bayang-bayang institusi lain ?

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo harus memikirkan hal ini dengan hati yang jernih dan pikiran yang tenang.

Perhatikan dan dukunglah secara maksimal kinerja bawahan anda, Jenderal Timur !

Alangkah ironis jika prestasi anak-anak buah anda disabotase dan didominasi oleh institusi lain ?


http://www.teesforall.com/images/Humor_Said_No_To_Drugs_Tan_Shirt.jpg

Dukung, sekali lagi DUKUNG, kinerja terbaik dari reserse-reserse anda dalam memberantas narkoba.

Perhatikan tingkat kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Awasi semua barang bukti narkoba sebab itu adalah barang bukti yuridis hukum untuk kepentingan persidangan.

Ingatlah kejadian di tahun 2006 lalu bahwa ada oknum polisi yang MENCURI barang bukti narkoba 13 kg sabu-sabu hasil penggerebekan di Pabrik Sabu-Sabu Cikande ( tetapi setelah Kapolri Sutanto marah besar, barang bukti yang dicuri itu bisa kembali secara ajaib ke gudang penyimpanan beberapa bulan kemudian ).

Ikuti semua aturan yang berlaku sesuai ketetapan hukum jika melakukan operasi-operasi penangkapan.

Jangan main bunuh agar pelaku yang terkait dalam kasus-kasus narkoba itu bisa diajukan ke Pengadilan.

Ingatlah kasus PEMBUNUHAN terhadap bandar narkoba HANS PHILIP yang ditembak mati di dalam mobilnya secara misterius.

Awasi penggunaan alat penyadap ( jika nanti Direktorat IV Narkoba Bareskrim) sudah mendapatkan fasilitas perangkap penyadapan sendiri.

Jangan pernah percaya kepada institusi lain untuk urusan penyadapan dan hal-hal substansi masalah tugas-tugas resmi.

Beri penghargaan yang nyata jika memang reserse-reserse Polri yang melakukan prestasi harus untuk perang melawan narkoba.

Bagaimana negara bisa menang melawan narkoba kalau Polisi tidak didukung melakukan kinerja yang maksimal untuk melakukan prestasi-prestasi membanggakan ?

Katakan tidak pada narkoba !

Dan ingatlah selalu bahwa “NEGARA TIDAK BOLEH KALAH MELAWAN NARKOBA ( TERMASUK TIDAK BOLEH KALAH MELAWAN MAFIA-MAFIA DAN BEKING-BEKING BUSUK YANG CARI MAKAN DARI LAHAN NARKOBA”.


 

(MS)

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 12,080 other followers