Dari Sutanto Ke Marciano, BIN “Kembali Ke Khittah” Dikomandani TNI

Jenderal Polisi (Purn) Sutanto, kiri, dan Letnan Jenderal TNI Marciano Norman, kanan

 

Jakarta, 18 Oktober 2011 (KATAKAMI.COM) — Pergantian jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dalam gelombang perombakan kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 kali ini, terasa mengejutkan.

Sebab pergantian ini menjangkau lembaga intelijen setingkat Badan Intelijen Negara (BIN).

Jenderal Polisi (Purn) Sutanto digantikan Letnan Jenderal TNI Marciano Norman.

Marciano Norman, saat ini menjabat sebagai Komandan Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat.

Marciano dilahirkan di Banjarmasin, 28 Oktober 1954.

Ia pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Marciano adalah lulusan Akabri tahun 1978, seangkatan dengan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Budiman dan Pangdam XII Tanjung Pura Mayjen. TNI Gerhaan Lantara.

Seperti yang diberitakan Kompas Online, Senin (17/10/2011), rencana penempatan Letnan Jenderal TNI Marciano Norman sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tepat.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin dan anggota Komisi I Teguh Juwarno di Kompleks DPR, Senin (17/10/2011) kemarin.

“Cocok. Tidak ada masalah,” kata Hasanuddin.

Teguh menilai, Marciano adalah tentara profesional. Jika melihat rekam jejak Marciano yang pernah menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), menurut Teguh, wajar jika Presiden memberikan kepercayaan kepada Marciano.

Politisi PAN itu berharap agar BIN yang telah diperkuat dengan dibentuknya Rancangan Undang-undang Intelijen tidak kembali ke sosok militeristik. RUU itu telah disahkan oleh DPR.

“Kita harapkan kehadiran beliau akan memperkuat soliditas BIN sebagai lembaga intelijen negara yang mengatur koordinasi aparat intelijen di instansi lain sehingga intelijen kita kuat,” ucap Teguh.

 

Letnan Jenderal TNI Marciano Norman

 

Munculnya nama Marciano Norman sebagai Kepala BIN yang baru juga mendapat apresiasi dari Ruhut Sitompul, anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat.

“Pak Marciano bagus, dia tentara profesional, sangat nasionalis. Cocok jadi Kepala BIN. Kita kan sama-sama tahu bahwa seharusnya BIN itu dipimpin TNI. Bukan Polri. Jadi kalau Pak Marciano yang ditunjuk Presiden, berarti kembali seperti dulu lagi … dipimpin TNI. Pak Marciano pernah jadi Pangdam Jaya dan Komandan Paspampres kan. Rekam jejaknya bagus,” kata Ruhut Sitompul kepada KATAKAMI.COM, Senin (17/20/2011).

Marciano Norman akan menggantikan Sutanto yang sudah dua tahun memimpin BIN.

Lepas dari permasalahan bahwa BIN kembali ke wajah semula yaitu dipimpin oleh TNI, kewenangan atau hak prerogatif yang dimiliki Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merombak kabinetnya memang harus dihormati.

Termasuk ketika seorang Presiden ingin merombak kepemimpinan di lembaga intelijen.

Sebagai USER (pemakai), SBY punya hak penuh untuk memberhentikan atau mengangkat siapapun yang dianggapnya mampu untuk bertugas sebagai Kepala BIN secara profesional.

Dengan satu catatan, Kepala BIN yang ditunjuk pastilah seseorang yang mendapatkan faktor kepercayaan yang sangat amat tinggi dari kepala negara.

Tetapi yang perlu dikoreksi dari kebijakan Presiden adalah SBY tidak boleh seenaknya merombak lembaga intelijen sesuai kehendak pribadinya.

Saat SBY menunjuk Sutanto yang notabene adalah seorang purnawirawan jenderal berbintang empat dari kepolisian untuk menjadi Kepala BIN, semua pihak terkesima.

Mengapa BIN diserahkan kepemimpinannya kepada seorang polisi ?

Tak kurang dari Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengkritik keputusan SBY ketika menunjuk Suatnto sebagai Kepala BIN.

“Lho, kenapa Sutanto yang ditunjuk ? Polisi tahu apa soal Koter ( Komando Teritorial ) ? BIN itu harus dipimpin oleh TNI” kata Megawati secara EKSKLUSIF dalam sebuah kesempatan di tahun 2009 lalu.

 

Jenderal Polisi (Purn) Sutanto

 

Kebahagiaan Kepala BIN Sutanto Saat Keajaiban Tuhan Terjadi Pada Sang Isteri

 

Kini, di tengah jalan, SBY mencopot Sutanto untuk kemudian digantikan oleh seorang perwira tinggi berbintang tiga dari TNI.

Pencopotan di tengah jalan seperti ini akan berakibat negatif bagi Sutanto bahwa terkesan ia dianggap gagal sebagai Kepala BIN.

Tidak adil jika semua bentuk ancaman keamanan di negara ini selama kurun waktu dua tahun dilemparkan ke pundak Sutanto !

Sebab, urusan pertahanan dan keamanan di negara ini adalah tanggung-jawab bersama antar aparat keamanan dari TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara.

Jika Sutanto dianggap gagal maka kegagalan itu harus dipertanggung-jawabkan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto.

Mengapa ?

Ya, sebab sebagai menteri senior setingkat menteri koordinator seperti itu, tanggung jawab Djoko Suyanto jauh lebih besar, lebih berat dan lebih kompleks dibanding Sutanto.

Dengan kata lain, pergantian Kepala BIN ini jangan karena alasan Sutanto gagal.

Sebagai Kepala BIN tentu Sutanto sudah melaporkan segala sesuatunya kepada SANG USER (pengguna), dalam hal ini Presiden Republik Indonesia.

Sehingga, keputusan dan tindakan apapun yang harus dilakukan Kepala BIN, tergantung sepenuhnya oleh SANG USER.

Dan SBY harus ingat bahwa bukan kali ini saja, Sutanto pernah bertugas dan bertanggung-jawab langsung kepada Presiden di negara ini.

Di era kepemimpinan Suharto, Sutanto termasuk salah satu yang pernah bertugas sebagai Ajudan Presiden. Sehingga paling tidak, Sutanto sangat tahu bagaimana harus bekerja secara total kepada seorang kepala negara.

SBY juga perlu menyadari bahwa Sutanto, teman seangkatannya dari Angkatan tahun 1973 ini, adalah Mantan Kapolri.

Artinya, Sutanto dihormati dan dihargai sepenuhnya oleh jajaran Kepolisian di negara ini.

Mencopot seenaknya di tengah jalan seperti ini dapat melukai harga diri, martabat dan nama baik seorang Mantan Kapolri.

Siapa suruh mengangkat seorang jenderal polisi untuk memimpin lembaga intelijen yang harusnya dipimpin oleh seorang perwira tinggi dari TNI ?

Tidak ada yang menyuruh, memerintahkan atau meminta agar Sutanto diangkat menjadi Kepala BIN untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 !

Itu kewenangan penuh dan hak prerogatif dari seorang Presiden !

Tetapi apakah atas nama kewenangan dan hak prerogatif maka sebuah lembaga intelijen bisa diutak-atik diluar dari kebiasaan yang normal ?

Tentu ini menjadi pertanyaan yang sangat sulit dijawab oleh Presiden SBY …

 

Letnan Jenderal Marciano Norman bersama isteri tercinta, Tri Wati. Dari perkawinan Marciano-Tri Wati, mereka dikaruniai 5 orang anak yakni Nadia yang juga atlet berkuda nasional, kemudian Nara, Rishad, Adityo dan Rasya

 

Kini, BIN akan kembali dipimpin oleh perwira tinggi TNI.

Selamat untuk Letnan Jenderal Marciano Norman.

Apa yang baik, yang selama ini sudah dilakukan oleh Jenderal Sutanto dan para sesepuh pimpinan BIN sebelumnya, hendaknya dapat dilanjutkan oleh Jenderal Marciano.

Tetapi yang masih menjadi kekurangan, kelemahan dan kesalahan BIN selama ini, hendaknya juga dapat dijadikan bahan intospeksi diri untuk berbenah di hari-hari mendatang.

Marciano dengan pengalaman dan jam terbangnya yang tinggi selama ini sebagai prajurit TNI yang saptamargais, harus mampu menjaga kepercayaan dan amanah tugas yang diberikan kepala negara kepada dirinya.

Marciano harus mampu juga menjalankan tugas dengan nasehat yang sangat mendasar untuk kalangan intelijen yaitu deteksi dini dan cegah dini.

Selamat bertugas Jenderal Marciano !

Dan terimakasih Jenderal Sutanto untuk semua kerja keras dan pengabdian yang diberikan kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Dengan munculnya kembali TNI untuk memimpin BIN, dalam bahasa atau sebutan lain bisa dibilang BIN “kembali ke khittah”.

Kembali ke khittah adalah kembali ke landasan berpikir, bersikap, dan bertindak semula.

Semoga pergantian Kepala BIN ini memberikan dampak yang jauh lebih baik, lebih positif dan lebih aman untuk Indonesia.

Itulah yang dituntut dari seorang Marciano Norman saat mendapat tongkat estafet kepemimpinan dari tangan Sutanto dalam “mengawal” Presiden SBY menuntaskan kabinet pemerintahannya ini.

Marciano, sebagai Kepala BIN, juga harus bisa menjaga jarak yang sama dekat dan sama jauhnya dengan semua partai politik di negara ini.

Tak boleh ada diskriminasi.

Tak boleh ada pilih kasih.

BIN harus menjaga netralitasnya.

 

(MS)

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 11,494 other followers