Ancaman Nuklir Iran Dan Persatuan Palestina Menghadang Israel

Foto Kiri : Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto Kanan ( dari atas ke bawah ) : Kepala Biro Politik Hamas Khaled Meshaal, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan paling bawah adalah Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei dan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad


 

Jakarta, 7 Februari 2012 (KATAKAMI.COM)   —  Sesungguhnya ini adalah sebuah kabar baik dan memang merupakan langkah besar yaitu dikukuhkannya komitmen rekonsilisasi dan persatuan antara dua rival politik yang sangat berpengaruh di Palestina yaitu Fatah dan Hamas.

Kemarin dari Doha, Qatar pada hari Senin (6/2/2012), Fatah dan Hamas mengumumkan akan dibentuknya sebuah pemerintahan transisi dengan menempatkan pimpinan Fatah, Mahmoud Abbas, sebagai pemimpin pemerintahan transisi Palestina.

Sesuai dengan proposal dan usulan dari Qatar, Mahmoud Abbas dipersiapkan untuk mengepalai pemerintahan transisi untuk segera mengakhiri perpecahan antara Fatah dan Hamas.

Abbas, selain menjadi Presiden, akan merangkap sebagai Perdana Menteri ad interim.

Dalam kesepakatan yang ditandatangani di Doha, Senin (6/2/2012), hadir juga Emir Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani dan Kepala Biro Politik Hamas Khaled Meshaal.

 

Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani berjabatan tangan dengan Kepala Biro Politik Hamas, Khaled Meshaal, disaksikan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Senin (6/2/2012) di Doha, Qatar, seusai mengumumkan terbentuknya pemerintahan transisi Palestina yang memberikan mandat kepada Mahmous Abbas sebagai Presiden sekaligus Perdana Menteri untuk mempersiapkan Pemilihan Umum Palemen dan Pemilihan Umum Kepresidenan di Palestina ( Foto : REUTERS )

 

Pemerintahan baru Palestina diperkirakan akan dibentuk dalam beberapa pekan mendatang, dan Abbas yang akan menjadi pimpinan.

Pemerintahan transisi akan mempersiapkan pemilihan presiden, parlemen ( yang akan diselenggarakan di Tepi Barat dan Jalur Gaza), serta mengawasi pekerjaan rekonstruksi di Jalur Gaza.

Belum begitu jelas apakah Perdana Menteri Palestina saat ini, Salam Fayyad, akan bergabung dengan pemerintahan transisi.

Kesepakatan rekonsiliasi Fatah dan Hamas ini bertujuan untuk mengakhiri keretakan antar dua faksi terbesar di Palestina, Fatah dan Hamas, yang masing-masing menguasai wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza sejak tahun 2007 lalu.

Terjadi pembagian kekuasaan, Hamas menguasai Jalur Gaza dan Fatah mendapat kawaan Tepi Barat.

Seperti yang diberitakan Kantor Berita Associated Press, Mahmoud Abbas dan Khaled Meshaal telah mencapai kesepakatan rekonsiliasi tanggal 4 Mei 2011 lalu.

Tapi terjadi perselisihan tentang siapa yang harus memimpin pemerintah sementara.

Hamas menentang keras pilihan Mahmoud Abbas yang menginginkan Perdana Menteri Salam Fayyad tetap duduk di posisi Perdana Menteri.

Dan dengan dibentuknya pemerintahan transisi ini, masih belum jelas apakah pemerintahan sementara Palestina ini yang mendapat dukungan dan diterima oleh negara-negara Barat yang selama ini memberikan bantuan dana hingga ratusan juta dolar untuk rakyat Palestina setiap tahun.

 

Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, duduk di bagian tengah, mendampingi Presiden Palestina Mahmoud Abbas, duduk sebelah kiri, dan Kepala Biro Politik Hamas, Khaled Meshaal, saat memberikan keterangan soal terbentuknya kesepakatan persatuan dengan mengukuhkan Mahmoud Abbas sebagai Perdana Menteri dalam pemerintahan transisi Palestina. Acara ini berlangsung di Doha, Qatarm Senin (6/2/2012). ( Foto : REUTERS )

 

Sebab saat ini, PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa dan terutama Israel, tetap menganggap Hamas sebagai organisasi teroris, dan mengatakan mereka akan menentang pemerintahan Palestina yang memasukkan unsur Hamas ke dalamnya.

Hamas sendiri secara tegas telah menyatakan bahwa mereka mendukung sepenuhnya keberadaan pemimpin faksi Fatah Mahmoud Abbas sebagai Perdana Menteri pemerintahan transisi Palestina (Palestinian Unity Government).

“Kami telah sepakat membentuk Pemerintah Persatuan Palestina,” kata Kepala Biro Politik Hamas Khaled Meshaal yang dilansir dari IRIB, Selasa, (7/2/2012).

Lebih lanjut pejabat Palestina menandaskan bahwa Fatah dan Hamas telah sepakat untuk mengadakan pertemuan kembali dengan semua faksi politik Palestina lainnya di Kairo, Mesir, pada tanggal 18 Februari mendatang.

Pertemuan tanggal 18 Februari itulah yang akan menentukan tanggal dilangsungkannya pemilihan parlemen dan presiden.

Sehingga, dalam hitungan 11 hari ke depan, Palestina akan segera mendapatkan titik terang tentang pelaksanaan agenda-agenda politik yang sangat penting di negara mereka.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat menghadiri pertemuan Partai Likud yang dipimpinnya, di Yerusalem, Senin, 6 Februari 2012. Foto : REUTERS/Ronen Zvulun

 

Dan bagaimana reaksi Israel ?

Sudah barang tentu Israel mengutuk komitmen rekonsiliasi dan persatuan antara Fatah dan Hamas.

Melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Israel mengutuk kesepakatan pembentukan pemerintahan transisi Palestina yang merupakan wadah persatuan antara Fatah dengan Hamas yang notabene merupakan musuh bebuyutan Israel.

“Hamas adalah organisasi teroris. Sehingga Abu Mazen ( sebutan untuk Mahmoud Abbas ) harus memilih antara persatuannya dengan Hamas, atau perdamaian dengan Israel. Abu Mazen tidak bisa memilih keduanya,” kata Netanyahu, Senin (6/2/2012).

“Jika Abu Mazen menerapkan apa yang telah ditandatanganinya di Doha, itu artinya ia lebih memilih untuk meninggalkan jalur perdamaian (dengan Israel) dan menggabungkan diri kepada Hamas,” kata Netanyahu lebih lanjut saat melakukan pertemuan para menteri dari Partai Likud yang dipimpinnya.

Pernyataan PM Netanyahu soal Palestina ini, diucapkannya hanya sehari setelah ia menegur para menteri dari Partai Likud yang dipimpinnya untuk mengurangi berbagai pernyataan terkait peluang dilakukannya serangan militer terhadap Iran.

PM Netanyahu berterus terangan bahwa ia tidak ingin pernyataan-pernyataan dari kabinetnya seputar peluang dilakukannya serangan militer terhadap Iran, menimbulkan kerusakan dari dijatuhkannya berbagai embargo dan sanksi internasional terhadap Iran, serta mau tak mau menempatkan Israel di garis terdepan .

Teguran Netanyahu yang disampaikannya saat memimpin rapat kabinet mingguannya hari Minggu (/2/2012) lalu, barangkali ditujukan untuk Wakil Perdana Menteri Israel Moshe Ya’alon dan Menteri Pertahanan Ehud Barak yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan sangat keras mengenai ambisi nuklir Iran akhir-akhir ini.

Sebelumnya, Ehud Barak mengatakan bahwa jika sanksi internasional terhadap Iran gagal, maka sudah sepantasnya masyarakat internasional mempertimbangkan pilihan lain untuk dilakukan terhadap Iran.

Sementara Wakil Perdana Menteri Moshe Ya’alon mengklaim bahwa fasilitas nuklir Republik Islam itu rentan terhadap serangan.

 

Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei

 

Dari Tehran, Iran, serangan-serangan terhadap Israel sesungguhnya sudah dimulai sebelum serangan militer ( entah dari pihak manapun itu ) dimulai secara fisik.

Setidaknya, serangan yang saat ini terjadi adalah hantaman-hantaman lewat tutur kata sangat keras dari para pemimpin Iran terhadap Israel.

Terutama dari pemimpin revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei yang terang-terangan mengatakan bahwa Iran akan mendukung negara mana saja yang akan berhadap-hadapan dengan Israel sebab Iran siap untuk “menghancurkan” Israel.

Kerasnya hantaman dari para pemimpin Iran ini sesungguhnya dapat dipahami karena dalam 3 pekan terakhir ini, pihaknya secara berturut-turut menerima hukuman dalam bentuk penerapan embargo dan sanksi internasional dari Amerika Serikat dan 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Embargo dan sanksi-sanksi perekonomian ini diberlakukan sebagai tekanan internasional agar Iran bersedia kembali ke meja perundingan untuk membahas mengenai kecurigaan internasional tentang ambisi dan kemampuan Iran untuk membuat senjata nuklir yang membahayakan dunia.

Dan dari sekian banyak negara, hanya Israel yang terus bersuara sangat keras agar Iran diserang secara militer agar tunduk kepada kepentingan dan tekanan internasional.

Masing-masing pihak yaitu Iran dan Israel, sama-sama bersuara lantang “di permukaan” lewat pemberitaan media internasional untuk menunjukkan bahwa keduanya siap setiap saat untuk beradu dalam pertempuran yang sengit.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat memimpin rapat kabinet mingguannya, Minggu, 5 Ferbuari 2012. Foto : (Photo by Baz Ratner - Pool/Getty Images)

 

Yang terbaik untuk disampaikan kepada Israel pada saat ini adalah menahan diri untuk tidak melakukan serangan militer terhadap Iran.

Sebab, serangan militer itu akan berdampak sangat luas dan sangat buruk terhadap banyak hal.

Jika mau bicara soal spekulasi, barangkali Israel tak perlu menunggu terlalu lama jika mereka ingin melakukan serangan militer ke Iran.

Dalam hitungan jam atau hari, Israel diyakini akan mampu menyiapkan dan melakukan serangan militer yang maksimal untuk membombardir fasilitas-fasilitas nuklir Iran !

Dengan segala kemampuan persenjataan dan kesiapan militernya, pasti dalam sekejap mata Israel akan mampu meluluh-lantakkan fasilitas-fasilitas nuklir Iran.

Pertanyaannya, apakah itu perlu dan pantas dibiarkan untuk terjadi ?

Kalau itu dibiarkan terjadi, bagaimana komitmen internasional untuk menjaga terpeliharanya prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan dunia ?

Berapa korban yang akan tewas, berapa korban yang akan menderita luka-luka, berapa kerugian fisik dan non fisik, dan berapa kerugian materiil akibat kehancuran sarana dan pra sarana di Iran serta negara-negara tetangga Iran yang akan terkena dampaknya, termasuk diantaranya kemungkinan terjadinya eksodus dan pengungsian besar-besaran dari Iran ke negara di sekitar Iran ?

Lalu, bayangkan jika Iran membalas dengan semua cara !

Melakukan juga serangan balasan dengan kemampuan militer mereka yang tak boleh dianggap remeh. Serta mengincar berbagai kepentingan Israel dan warga Yahudi di seluruh dunia.

Iya kalau serangan balasan itu hanya dipusatkan ke negara Israel, lalu bagaimana jika serangan itu melebar ke negara-negara lain yang menurut Iran merupakan basis-basis, kantong-kantong dan lokasi potensial dari berbagai kepentingan Israel dan Yahudi di berbagai belahan dunia ?

Apa saja yang dianggap bisa menjadi serangan balasan, tentu akan dilakukan Iran sebagai upaya melakukan penyeimbangan posisi demi membuat kedudukan mereka setara dengan Israel.

Lalu, kalau dua negara ini sudah larut dan masuk dalam medan pertempuran yang sangat mengerikan, siapa yang bisa menjamin bahwa peperangan itu bisa dihentikan dalam hitungan detik, menit, jam atau hari ?

Tidak akan ada yang bisa memberikan jaminan bahwa peperangan antara Israel dan Iran bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat misalnya.

Sehingga, masing-masing harus bisa menahan diri dan menghindarkan semua faktor pemicu yang bisa mengantarkan Iran dan Israel ke gerbang peperangan yang sangat menghancurkan.

Tetap saja, yang harus disadari oleh Iran dan Israel, penyelesaian terbaik bagi krisis nuklir Iran adalah lewat jalan DIALOG & DIPLOMASI.

Jika memang dicurigai bahwa Iran mempunyai kemampuan membuat senjata senjata nuklir pemusnah massal yang sangat berbahaya ( dan dicurigai juga bahwa pembuatan senjata-senjata itu dilakukan didalam bunker-bunker misalnya ), Perserikatan Bangsa Bangsa bisa terus menerus melakukan inspeksi untuk mengklarifikasi semua kecurigaan tersebut.

Walau agak mengecewakan saat Tim Pengawas IAEA yang berkunjung selama 3 hari ke Iran tanggal 29-31 Januari 2012 lalu, delegasi ini sama sekali tidak mengunjungi fasilitas nuklir apapun di Iran.

 

Dokumentasi foto : Para Perwakilan Kwartet Timur Tengah. Dari kiri ke kanan : Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, Sekjen PBB Ban Ki-moon, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri UNI EROPA, Catherine Ashton

 

Dan untuk menyikapi terbentuknya pemerintahan transisi Palestina, yang harus turun tangan disini adalah Kelompok Kwartet Timur Tengah ( PBB, Amerika Serikat, Rusia dan Negara-Negara UNI EROPA ).

Apakah pemerintahan transisi Palestina ini memang layak untuk didukung atau dianjurkan untuk dihentikan bekerja secara efektif ?

Akan sangat banyak waktu, tenaga dan uang yang akan dihabiskan, jika misalnya pemerintahan transisi ini sudah terlanjur bekerja melaksanakan tugas-tugas mereka di Palestina, tetapi di tengah jalan justru dianggap TIDAK kredibel dan ilegal oleh komunitas internasional.

Terbentuknya pemerintahan transisi Palestina, besar kemungkinan sudah dan akan terus mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab.

Sehingga, pemerintahan transisi ini akan mengkristal kekuatannya bila dukungan dari Negara-Negara Arab akan terus berdatangan untuk rekonsiliasi dan persatuan Palestina.

Sebab, agenda pelaksanaan pemilihan umum parlemen dan kepresidenan di Palestina memang sudah dijadwalkan untuk diselenggarakan pada tahun 2012 ini.

Dan itu adalah urusan dalam negeri Palestina sehingga tak elok jika diutak-atik dan dihambat oleh pihak asing manapun, termasuk oleh Israel.

Lalu jika terus menerus dipertahankan argumen bahwa HAMAS adalah organisasi teroris sebagai strategi untuk menghambat langkah politik HAMAS, semua pihak (terutama Israel) harus mengingat satu hal yang sangat penting yaitu fakta bahwa HAMAS memenangkan pemilu di Palestina beberapa tahun lalu sehingga mengantarkan mereka sebagai penguasa di Jalur Gaza.

Semua pihak harus mulai memikirkan secara bijaksana bahwa saat ini HAMAS memang merupakan kekuatan politik yang riil dengan dukungan massa yang tidak sedikit di kalangan rakyat Palestina.

Walau disayangkan, sayap militer mereka yang mempunyai kemampuan tinggi melakukan radikalisme dan gerakan-gerakan militan yang sangat berbahaya, mau tak mau menjadi “beban” bagi langkah-langkah politik HAMAS.

Jadi, semua permasalahan yang kini menghadang Israel yaitu masalah krisis nuklir Iran, dan masalah terbentuknya pemerintahan transisi  Palestina, bukanlah masalah-masalah yang harus diselesaikan dengan cara kekerasan atau dengan penggunaan kekuatan militer ( secara berlebihan ).

Semua masalah bisa diselesaikan secara baik dan menutup rapat semua kemungkinan dari peluang-peluang terciptanya peperangan baru yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Atau dengan nasehat yang lebih sederhana untuk Israel, “Make peace. Not war”.

Entah itu untuk menyelesaikan masalah Iran, ataupun Palestina, rumus kehidupan yang terbaik bagi Israel akan tetap sama yaitu upayakanlah selalu perdamaian.

Dan bukan peperangan.

Semua masalah pasti akan ada solusinya. Dan solusi dari semua permasalahan, bukan harus dengan jalan kekerasan dan peperangan.

Israel harus dibuat mengerti dan ditenangkan dalam situasi saat ini agar jangan sampai ada tindakan mereka yang membuat kita semua terkejut=kejut akibat meledaknya dentuman-dentuman senjata mereka di Iran atau Palestina.

“Make peace. Not war”.

 

 

 

(MS)

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 11,494 other followers