Kapolda Metro Jaya Irjen Untung Rajab : Tugas Polisi Memerangi Kejahatan

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Untung S Rajab. (FOTO ANTARA)

 

WAWANCARA EKSKLUSIF

 

Jakarta, 22 Februari 2012 (KATAKAMI.COM)  —  Berdasarkan surat telegram rahasia (TR) Kapolri nomor 1334 /VI/ 2011 tertanggal 30 Juni 2011, jabatan Kapolda Metro Jaya diberikan kepada Irjen. Polisi Untung Suharsono Rajab, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.

Untung S. Rajab lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara, tanggal 8 Oktober 194. Ia adalah alumnus Akpol tahun 1977  dan merupakan salah seorang polisi yang menyandang gelar doktor.

KATAKAMI.COM mendapat kesempatan melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Kapolda Metro Jaya di Kantornya, di Lantai 2 Mapolda Metro Jaya, Rabu (22/2/2012) pagi, beberapa jam sebelum ia melakukan silahturahmi dengan puluhan wartawan yang biasa meliput di lingkungan Polda Metro Jaya.

Dan inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Kapolda Metro Jaya Irjen. Polisi Untung S. Rajab :

 

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Untung S Rajab.

 

Katakami (K) :  Pertama kita bicara soal soal ancaman premanisme terhadap masyarakat. Apa tanggapan anda soal keluhan masyarakat di ibukota tentang ancaman premanisme ini ?

Untung S. Rajab (USR)  :  Polda Metro Jaya ini adalah Polda yang terletak di ibukota negara. Jakarta ini adalah pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat budaya, pusat hiburan, semua terpusat di ibukota Jakarta.  Sehingga kalau ada gangguan kamtibnas di ibukota Jakarta, maka itu akan mendapat perhatian yang lebih dari pihak kepolisian. Mau soal premanisme, soal apapun, itu kan bahasa-bahasa sosial. Yang saya tahu adalah setiap orang yang melanggar hukum dan masuk dalam kategori kejahatan, ya dia itu adalah penjahat. Dan wajib hukumnya diberantas. Tugas dari polisi adalah memerangi kejahatan.

(K)  :  Pak Kapolda menyebutkan bahwa salah satu tugas dari kepolisian adalah memerangi kejahatan. Kita tetap fokus pada masalah premanisme. Apa antisipasi dari Polda Metro Jaya terhadap masalah premanisme ini ?

(USR)  :  Begini, siapapun itu premannya, dan dimanapun mereka berkeliaran untuk urusan premanisme ini, masyarakat jangan ragu untuk melaporkan keberadaan preman-preman itu kepada kami. Akan kami tindak mereka semua !  Polisi wajib melindungi masyarakat.

(K)  :  Jika kita bicara soal masalah premanisme, salah satu kasus yang saat ini menjadi sorotan publik saat ini adalah kasus John Kei yang jadi tersangka pembunuhan Tan Harry Tantono alias Ayung. Ada yang mempertanyakan, apakah dalam kasus ini bisa diterapkan UU Terorisme ?

(USR)  :  Harus dikaji kembali, unsur-unsur apa yang ada didalam UU Terorisme ini sehingga perbuatan itu masuk dalam klasifikasi ini.  Dulu pernah terjadi satu kasus, seorang isteri diteror oleh bekas suaminya. Kasus semacam it u kan tidak bisa dikategorikan kasus terorisme. Terorisme dalam kaitan UU dan pengertian sosialnya, kan berbeda-beda.  Jadi kalau ditanya, apakah dalam kasus John Kei bisa di terapkan UU Terorisme ? Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Biarlah ada pengkajian dulu.

(K) Lalu apa penjelasan Pak Kapolda Metro Jaya terhadap kritikan yang muncul terkait masalah kunjungan Bapak ke Rumah Sakit untuk membesuk John Kei pada Selasa (21/2/2012) malam ?

(USR)  :  Saya akui ada banyak persepsi yang muncul mengenai kunjungan saya ke RS Polri melihat tersanka John Kei. Saya kembalikan kepada prinsip memerangi kejahatan. Jadi yang diperangi itu perbuatannya, bukan orangnya. Orangnya ya masyarakat kita sendiri. Yang kita perangi perbuatannya. Saya datang ke sana untuk melihat secara langsung. Jadi bukan cuma berdasarkan laporan-laporan bawahan. Saya ingin lihat, dimana sih yang ditembak oleh anggota saya ? Setelah saya lihat, oh begini. Saya melakukan pendekatan kemanusiaan. Yang kami musuhi adalah kejahatan.

(K)  :  Bagaimana dengan aksi perampokan yang marak dilakukan di angkutan-angkutan umum. Bukankah itu bagian dari kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat Jakarta ?

(USR)  :  Seperti yang saya katakan tadi, laporkan saja. Akan kami tindak mereka ! Selama ini, Polda terus mengungkapkan berbagai kasus-kasus kejahatan seperti pemerkosaan, penodongan, dan kejahatan lainnya.

(K)  :  Pak Kapolda, jika akhir-akhir ini kejahatan seperti perampokan dan pemerkosaan di angkutan umum terjadi, bukankah ini sebuah indikasi bahwa ibukota ini menjadi tidak aman bagi masyarakatnya ?

(USR)  :   Itu bukan urusan saya.  Biarkan para pengamat menilai kondisi yang semacam itu.

(K)  :   Tanggal 8 Desember 2011, Polda Metro Jaya melakukan operasi besar yaitu penggerebekan narkoba di Kampung Ambon Jakarta Barat. Polres Jakarta Barat sampai ke tingkat Polsek, semua dilibatkan. Dan ini prestasi yang besar untuk Polda Metro Jaya.  Sekarang sudah bulan Februari 2012, belum ada operasi besar lagi dari Polda Metro Jaya untuk bidang narkoba. Bagaimana penjelasan dari Pak Kapolda mengenai hal ini ?

(USR) :   Lho, semua itu tergantung dari laporan masyarakat. Kalau ada laporan dari masyarakat, kami akan menyelidiki. Begitu laporan itu memang benar, ya kami tindak ! Nah untuk masalah Kampung Ambon. Setelah Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan besar-besaran seperti itu, kami sudah membuktikan bahwa disana memang tempatnya narkoba. Kami tindak mereka. Selanjutnya untuk masalah pembinaan terhadap masyarakat di Kampung Ambon, kami serahkan kepada pihak Walikota, Kecamatan, Polres dan Polsek untuk melakukan pembinaan selanjutnya terhadap masyarakat disana.

(K)  :  Kita beralih ke masalah aksi unjuk rasa yang terus marak juga di Jakarta. Bahkan kami lihat di lapangan, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suhardi Alius sampai harus turun ke lapangan untuk memantau langsung situasi pada aksi-aksi demo di ibukota ini. Apa yang bisa disampaikan oleh Polda Metro Jaya terkait upaya-upaya penyampaian aspirasi dari masyarakat lewat demonstrasi semacam itu ?

(USR)  :  Unjuk itu adalah hak dari masyarakat untuk menyampaikan perasaan, pikiran, pendapat dan aspirasinya.  Apakah itu dilakukan secara perorangan atau per kelompok, silahkan saja. Sebab, sudah diatur oleh Undang Undang. Yang tidak boleh itu adalah melakukan tindakan anarkis, misalnya merusak disana disini. Jadi kalau mau unjuk rasa, silahkan. Tidak apa-apa. Kalau mau unjuk rasa, silahkan lapor kepada Polisi maka aksi unjuk rasa itu akan kami kawal. Yang tidak diperbolehkan itu adalah melakukan tindakan anarkis. Jadi kalau ada aksi unjuk rasa, polisi mengawal aksi-aksi unjuk rasa. Yang melakukan aksi rasa diamankan. Masyarakat juga diamankan. Di negara kita ini, berbeda pendapat itu diperbolehkan kok.

(K)  : Apa sesungguhnya yang diharapkan oleh Polda Metro Jaya terhadap masyarakat di ibukota ini agar selalu terjalin kemitraan yang strategis ?

(USR) :   Masyarakat juga punya tanggung jawab. Untuk urusan kamtibnas,  peranan masyarakat dibutuhkan. Jadi, polisi membutuhkan peran dan kerjasama dari anggota masyarakat. Mari kita berbagi peran disini.

(K) : Baik, terimakasih Pak Kapolda Metro Jaya, untuk wawancara ini.  

(*)

 

 

MS

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 19,599 other followers