Komjen Sutarman : Pengamanan Persidangan Terorisme di Indonesia Tugas Polri

Kepala Badan Reserse & Kriminal ( Kabareskrim) Polri, Komjen Polisi Sutarman

 

WAWANCARA EKSKLUSIF

 

Jakarta, 2 Maret 2012 (KATAKAMI.COM)   —  Begitu banyak kasus-kasus kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat akhir-akhir ini, diantaranya adalah masalah premanisme. Sehingga, saat ini sorotan tajam masyarakat diarahkan kepada institusi Polri, sanggupkah Polri dalam memerangi masalah premanisme ini sampai ke akar-akarnya ?

Untuk membahas masalah tersebut, dan topik-topik lain, termasuk soal pengamanan terhadap persidangan kasus-kasus terorisme di Indonesia, KATAKAMI.COM mendapat kesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Sutarman.

Pria kelahiran Sukoharjo, 5 Oktober 197 ini adalah lulusan Akpol tahun 1981.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini resmi dilantik oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo sebagai Kabareskrim pada tanggal 6 Juli 2011 untuk menggantikan Komjen. Polisi Ito Sumardi yang memasuki masa pensiun.

Inilah WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Kabareskrim Polri Komjen Polisi Sutarman yang dilakukan di Mabes Polri, Jumat (2/3/2012) sore :

 

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, kiri, bersama Kabareskrim Komjen. Polisi Sutarman

 

 

KATAKAMI (K)   :  Pak Kaba, yang pertama soal premanisme, sebab masalah inilah yang sedang jadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini. Kok, masalah premanisme ini terkesan sulit diatasi oleh Polri ?

 

SUTARMAN (S)  : Kalau masalah premanisme ini tidak ditangani oleh polisi dari dulu, mungkin negeri ini sudah kacau balau. Walaupun Polri memang punya keterbatasan-keterbatasan dalam penanganannya.

 

(K) : Maksudnya Pak ?

 

(S)  :  Lembaga-lembaga finance, itu mereka kan meminjam uang untuk seseorang. Kalau punya uang dipinjamkan kepada orang, dan ternyata uangnya tidak dikembalikan. Bank dan lembaga-lembaga finance, pasti kan memerlukan penagihan. Tetapi, penagihan yang menggunakan cara-cara premanisme itulah yang tidak diperbolehkan. Kenapa mereka bisa berkembang seperti itu ? Ya, karena mereka memang dibutuhkan oleh Bank dan lembaga-lembaga finance yang ingin agar uangnya dikembalikan. Kondisi ini disebabkan juga karena kurangnya kesadaran dari masyarakat kita bahwa kalau mereka memang meminjam uang, ya harus dikembalikan. Nah, dari aspek inilah, kita berharap agar masyarakat bisa disiplin.  Kalau memang meminjam uang misalnya, ya harus dikembalikan. Seandainya masyarakat punya kedisiplinan untuk taat mengembalikan pinjaman-pinjaman dan kewajiban membayar, mungkin premanisme itu tidak ada !

 

(K)  : Oh, tapi premanisme tidak terbatas hanya pada masalah debt collector saja, Pak Kaba. Premanisme itu sangat luas ruang lingkupnya. Bukan begitu Pak ?

 

(S)  :  Ya betul, premanisme itu luas. Termasuk didalamnya berbagai penyelesaian sengketa yang melibatkan premanisme. Disinilah peran Polri dibutuhkan untuk mengawal semua ini agar premanisme itu tidak ada lagi. Apapun resikonya. Polri keras kok menangani masalah premanisme.  Terutama saat saya menjadi Kapolda Metro Jaya. Saya sangat keras memerangi masalah premanisme di Jakarta. Sehingga, misalnya untuk proses yang dilakukan masyarakat untuk mengembalikan hartanya, itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang benar.

 

(K)  :   Baru-baru ini Polda Metro Jaya mengakui bahwa mereka kekurangan personil untuk memerangi masalah premanisme secara keseluruhan. Selain masalah kekurangan personil, apa sebenarnya kendala yang dihadapi oleh Polri dalam memerangi masalah premanisme ini ?

 

(S)  :  Dari masalah aturan, agar masyarakat yang tidak melakukan masalah kriminal, maka tugas Polri adalah melakukan tindakan pencegahan dini dalam bentuk pre-emtif, preventif dalam upaya penegakan hukum. Dari aspek pre-emtif dan preventif, sebetulnya polisi yang berpakaian dinas ini harus mendekati masyarakat untuk mengajak bicara agar jangan menggunakan cara-cara kekerasan seperti premanisme.  Tetapi, kalau memang ada anggota masyarakat yang melakukan kejahatan, maka disitulah reserse bertugas untuk menangani.

 

(K)  :  Masih soal premanisme. Masyarakat meyakini bahwa dibelakang para pelaku premanisme ini sebenarnya adalah oknum-oknum aparat keamanan juga. Bagaimana tanggapan Pak Kabareskrim ?

 

(S)  :  Masyarakat, termasuk media, selalu menjustifikasi seperti itu.  Siapa sih bekingnya ? Kasih tahu pada kami ! Laporkan ! Kita tidak menampik adanya oknum-oknum yang membekingi masalah premanisme. Tapi sudah ditindak. Silahkan tanyakan di Propam, sudah berapa banyak yang ditindak dan menjalani penegakan hukum yang tegas dari Polri ?  Banyak yang sudah ditindak. Jadi, jangan terus menerus menjustifikasi, wah premanisme itu dibeking aparat. Lho, aparat yang mana ? Jangan cuma menuduh bahwa premanisme itu dibekingi oknum TNI dan Polri. Tunjukkan orangnya, yang mana ? Polri kan punya fungsi pengawasan, termasuk peran dari media itu adalah melakukan pengawasan juga. Jadi, tunjukkan saja siapa yang membekingi premanisme itu !

 

(K)  :  Kritikan lain yang termasuk sangat keras dari masyarakat kepada Polri adalah sikap represif dalam menangani berbagai aksi unjuk rasa di berbagai daerah sehingga korban berjatuhan. Bagaimana tanggapan dari Pak Kabareskrim mengenai masalah ini ?

 

(S)  :  Di Amerika sana, pengunjuk rasa kalau sudah menyimpang, merusak dan membunuh, pasti akan ditembak. Nah, Polri punya langkah-langkah dan protap (prosedur tetap) untuk menangani aksi unjuk rasa di Indonesia ini.  Protap itulah yang dilaksanakan. Tetapi kalau ada polisi yang kalap main tembak seenaknya dalam menangani aksi unjuk rasa, ya harus ditindak secara tegas. Tetapi kalau langkah-langkah penanganannya sudah benar dalam menangani unjuk rasa, polisi tidak perlu takut dan tidak akan disalahkan jika mereka melaksanakan protap dalam menangani aksi unjuk rasa. Misalnya, polisi sudah memberikan peringatan, tetapi para pengunjuk rasa itu semakin anarkis,  main rusak dan main bakar disana sini, ya harus ditangani. Sebab kalau dibiarkan oleh polisi, ya bisa habis semuanya !

 

(K)  :  Tetapi, tidak berarti bahwa orientasi Polri adalah berpihak pada kekuasaan kan ?

 

(S)  :  Oh tidak boleh. Polri itu bertugas untuk melindungi dan melayani masyarakat.  Contohnya di Mesuji itu.  Yang berhadapan dengan polisi itu, memang ada satu orang yang meninggal dunia. Tetapi ketika polisi terlambat datang, ada 7 orang yang meninggal dunia. Setiap aspek penegakan hukum, pasti akan menimbulkan masalah. Tetapi kalau langkah-langkahnya benar, polisi tidak perlu takut. Misalnya kejadian di Bima, begitu polisi dihujat habis, dibiarkan rumah bupati dibakar. Jadi, protap yang sudah diberikan dalam penanganan aksi unjuk rasa, harus diikuti dan dilaksanakan oleh polisi yang bertugas menangani masalah unjuk rasa ini. Harus sesuai protap, itu saja yang terpenting. Kalau ada polisi main tembak seenaknya dari arah belakang kepada para pengunjuk rasa, itu salah besar !

 

(K)  :  Kita bergeser pada masalah penanganan terorisme.  Ada pernyataan dari Ketua Mahkamah Agung, baik Ketua Mahkamah Agung yang lama ataupun yang saat ini baru tepilih yaitu Pak Hatta Ali, bahwa pengamanan untuk sidang kasasi kasus terorisme yaitu sidang Abu Bakar Baasyir di Mahkamah Agung dibantu dan dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertanyaannya, lho, kemana Polri ? Bukanlah itu tugas Polri ?

 

(S)  :  Siapa bilang Amerika yang mengamankan persidangan kasus terorisme ?

 

( K) : Ketua Mahkamah Agung, Pak. Baik Pak Harifin Tumpa, ataupun Pak Hatta Ali yang sekarang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Kenapa harus Amerika yang membantu pengamanan persidangan kasus terorisme. Kemana Polri ?

 

(S)  :  Yang menjaga semua persidangan kasus terorisme itu adalah Polri. Bukan pasukan asing. Waktu saya menjadi Kapolda Metro Jaya misalnya, yang menjaga persidangan kasus Abu Bakar Baasyir adalah Polda Metro Jaya. Siapa yang memerintahkan penempatan sniper-sniper diatas untuk mengamankan persidangan Abu Bakar Baasyir ? Saya memerintahkan ! Kok Amerika yang disebut memberikan pengamanan persidangan terorisme ? Polri yang mengamankan. Kalau sekarang dikatakan bahwa sidang kasasi kasus Abu Bakar Baasyir diamankan oleh Amerika, saya juga jadi ikut heran. Darimana Mahkamah Agung bisa mengatakan hal seperti itu ?

 

(K)  :  Tetapi itu terucap oleh Ketua Mahkamah Agung, bahwa ada bantuan pengamanan fisik untuk persidangan kasus terorisme. Kita punya TNI dan Polri. Terutama Polri, bukankah masalah pengamanan seperti itu menjadi tugas Polri ?

 

(S)  :   Saya pun jadi ikut menanyakan, darimana Mahkamah Agung bisa menyebutkan bahwa pengamanan itu dilakukan oleh Amerika Serikat ? Saya heran mendengarkan ini. Yang menjaga semua persidangan kasus terorisme di Indonesia ini ya polisi. Polri !  Coba ditanyakan saja kepada beliau-beliau itu, apakah mereka melihat secara langsung pasukan Amerika berkeliaran di areal persidangan kasus-kasus persidangan masalah terorisme di Indonesia ? Tidak ada itu.  Sebab tidak boleh ada orang asing ikut dilibatkan dalam masalah keamanan seperti itu.

 

(K)  :  Kami hanya ingin menegaskan sekali lagi, masalah pengamanan untuk kasus-kasus terorisme di Indonesia ini adalah tugas Polri toh ?

 

(S)  : Ya betul, itu tugas Polri. Ada prosedur dan perizinan jika ada pasukan asing yang ingin dilibatkan dalam masalah keamanan di Indonesia. Tidak boleh sembarangan.

 

(K)  :  Artinya, Densus 88 Anti Teror itu masih berfungsi kan. Ya, termasuk misalnya melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan untuk mengantisipasi masalah terorisme ?

 

(S)  :  Begini, semua pergerakan masyarakat, terutama yang diduga akan melakukan kejahatan, itu akan dipantau. Apalagi teroris ! Polri sudah punya peta-nya. Seluruhnya kita monitor dan diawasi. Misalnya pemantauan lewat perangkat cyber untuk pergerakan terorisme. Tetapi masalah ini tidak bisa dipaparkan di media secara teknis untuk masalah pemantauan pergerakan terorisme. Anak-anak itu (anggota Densus 88 Anti Teror), tidak tidur mereka untuk memantau masalah ini. Densus terus bekerja siang malam untuk mengantisipasi masalah terorisme ini.

 

(K)  :  Yang terakhir Pak Kaba, harapan masyarakat begitu tinggi terhadap Polri. Apa yang anda lakukan sebagai Kabareskrim untuk mencegah terulangnya kembali kasus-kasus yang melanggar hukum dalam internal Bareskrim Polri ?

 

(S)  :  Saya sudah memerintahkan bahwa seluruh penyidik di Bareskrim itu diawasi. Bahkan saat ini, alat komunikasi dari para penyidik kami sudah di taping ( direkam ) untuk selalu bisa diawasi. Sekarang ini sangat ketat pengawasannya. Dan itu dimulai dari diri saya sendiri sebagai Kabareskrim. Saya bilang, silahkan taping handphone saya. Jadi kita saling mengawasi. Saya diawasi oleh anggota saya. Dan saya mengawasi anggota saya. Lalu, kami juga ingin berterimakasih kepada masyarakat untuk semua masukan-masukannya selama ini kepada Bareskrim.  Pokoknya kalau ada polisi yang macam-macam, laporkan saja. Semua laporan itu pasti akan kami tindak-lanjuti. Tetapi, kalau laporan itu tidak terbukti, akan dihentikan. Sebab tidak semua laporan itu benar. Sampaikan pada kami faktanya. Jangan justru omongan-omongan orang yang disampaikan kepada kami. Kalau ada masyarakat yang melihat faktanya di lapangan dan itu perlu dilaporkan kepada polisi, laporkan saja. Pasti, akan kami tindak-lanjuti.

 

(K)  : Terimakasih Pak Kabareskrim untuk wawancara ini.

 

 

MS

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 9,396 other followers