March 30, 2012 
Menkopolhukkam Djoko Suyanto memberikan keterangan pers kepada wartawan, didampingi Kapolri Jenderal Timur Pradopo disebelah kanan, dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suhardi Alius di sebelah kiri, di Kantor Menkopolhukkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (3-/3/2012) dinihari.
Menkopolhukam: Tak Ada Penembakan Mahasiswa di Salemba
Jakarta, 30 Maret 2012 (KATAKAMI.COM) — Persis tengah malam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukkam) Marsekal TNI (Purn) Joko Suyanto menggelar jumpa pers di kantornya untuk memberikan keterangan tentang tidak benarnya kabar kematian seorang mahasiswa dalam bentrok unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Didampingi Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dan Wakapolda Metro Jaya Suhardi Alius, Djoko Suyanto mengumpulkan kalangan pers untuk menjelaskan perkembangan situasi terakhir.
“Hanya di Jakarta dan Makasar, kegiatan unjuk rasa melewati batas waktu sesuai aturan UU. Seperti diketahui peraturan perundang-undangan, unjuk rasa harus selesai pukul 18.00 WIB,” jelas Djoko dalam jumpa pers di Kantor Menko Polhukam di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (30/3/2012) dini hari.
Namun, Djoko menyampaikan dirinya sudah meminta agar kepolisian tidak serta merta melakukan kekerasan. Polisi diminta melakukan tindakan persuasif dan menghindari gesekan.
“Yang terjadi blokade pembakaran ban yang mengganggu masyarakat, karena itu cara persuasif dianggap cukup,” terangnya.
Kapolsek Senen Kompol Imam Zebua pun terkapar di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSCM, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2012). Imam tak sadarkan diri sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Cukup lama Imam pingsan sampai akhirnya kembali tersadar. Ia terkena hantaman batu di dadanya dan berondongan pukulan demonstran.Foto : DETIK
Untuk di Jakarta terkait kericuhan di Salemba, pada Kamis (29/3) malam, pada pukul 22.00 WIB, polisi menggiring demonstran untuk membuka blokade. Sedang di Makassar, terjadi aksi saling lempar, namun sudah bisa dikendalikan.
Mantan Panglima TNI ini juga meminta agar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM tidak seperti demo 1998. Ia mengingatkan apa yang terjadi saat ini seperti yang terjadi pada 1998.
“Jangan dirusak oleh fitnah. Jangan sampai terjadi seperti pada 1998,” katanya.
Djoko Suyanto membantah adanya penembakan yang menewaskan mahasiswa di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2012) malam.
“Isu di media sosial, sms, telepon, tentang mahasiswa tewas tertembak tidak benar. Berita itu sengaja diedarkan orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak menginginkan situasi yang aman,” ujarnya.
Menurutnya hanya ada seorang satpam dan lima demonstran yang terkena serpihan peluru gas air mata. Juga Kapolsek Senen dan seorang polisi terluka. Mereka kini dirawat di RS Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakpus.
Aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM yang terjadi di Jakarta, 27 Maret 2012
Sesuai dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dicantumkan bahwa dalam pasal 1 seperti ini :
1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
Jadi, yang mau disampaikan disini, setiap aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat manapun adalah sah dilakukan sesuai dengan dijamin dalam UU tersebut.
Hanya saja, para pelaku unjuk rasa harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku yaitu tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis dan perbuatan melawan hukum apapun yang justru mengingkari misi baik dari aksi unjuk rasa tersebut.
Apakah bisa disebut bahwa aksi unjuk rasa itu menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia jika aksi unjuk rasa tersebut sudah brutal dan anarkis ?
Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Istana Negara yang mulai anarkis melempari aparat kepolisian, 27 Maret 2012.
Main lempar batu, main bakar dan melakukan tindakan-tindakan anarkis yang sangat tidak mencerminkan kebersahajaan mahasiswa sebagai garda terdepan yang diharapkan mampu menyuarakan kepentingan serta harapan-harapan rakyat Indonesia ?
Dalam hal inilah, masing-masing peserta unjuk rasa harus belajar dari banyak pengalaman di masa lalu, tentang seribu satu macam kemungkinan masuknya para penyusup, provokator dan pihak-pihak ketiga yang hendak menunggangi aksi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan-kepentingan perorangan, kelompok atau golongan yang mempunya misi terselubung.
Kemudian, yang juga perlu dikritik disini adalah sikap reaktif dari Menkopolhukkam Djoko Suyanto dengan mengumpulkan kalangan wartawan di tengah malam buta, Jumat (30/3/2012).
Apapun topik yang dianggap sangat mendesak untuk disampaikan oleh seorang Menteri Senior setingkat Djoko Suyanto, yang harus ia ingat adalah domain tugas Kepolisian jangan dimasuki.
Saat ini, seluruh Polda di wilayah Indonesia pasti sudah diperintahkan oleh pimpinan mereka yaitu Kapolri untuk bertugas sebaik-baiknya mengamankan seluruh aksi unjuk rasa sesuai protap (prosedur tetap).
Kapolri Jenderal Timur Pradopo
Kontroversi tentang perlu atau tidaknya TNI dilibatkan dalam pengamanan unjuk rasa juga tak perlu dibesar-besarkan.
Sepanjang, keterlibatan TNI untuk memberikan bantuan pasukan (BKO) mendukung pelaksanaan tugas kepolisian adalah PERMINTAAN dari kepolisian sendiri secara resmi, maka hal ini adalah sah dan memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tetapi, kendali utama ada di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
Jadi sekali lagi, bukan Djoko Suyanto yang harus menjadi “jurubicara” menyampaikan perkembangan penanganan aksi unjuk rasa di ibukota Jakarta.
Apalagi sampai harus diadakan di tengah malam buta !
Seakan-akan situasi di negara ini sudah sangat genting dan begitu darurat sekali.
Ada Polda Metro Jaya, biarkan Polda Metro Jaya yang berbicara tentang situasi terakhir di ibukota Jakarta.
Bukan Menkopolhukkam yang harus menjadi “jurubicara” Polda Metro Jaya !
Atau jika memang ada informasi yang perlu disampaikan tentang perkembangan situasi terakhir di tanah air menyangkut pelaksanaan aksi unjuk rasa, maka yang harus berbicara adalah Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan jajarannya.
Bukan Menkopolhukkam yang harus menjadi “jurubicara” Mabes Polri.
Markas Besar Polda Metro Jaya
Di Polda Metro Jaya, jurubicara mereka adalah perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes) dan jurubicara Mabes Polri adalah perwira tinggi setingkat Inspektur Jenderal.
Artinya, bagaimana polisi-polisi (terutama di ibukota Jakarta) bisa bertugas maksimal, jika sedikit-sedikit sudah dipanggil menghadap, melapor dan diminta untuk jadi pendamping seorang Menteri Koordinator bertemu dengan kalangan wartawan di tengah malam buta ?
Dalam situasi yang sepenting ini, penerapan status siaga satu bagi aparat kepolisian (terutama di jajaran Polda Metro Jaya) berarti mengerahkan duapertiga dari kekuatan mereka.
Dan biasanya, dalam mengantisipasi setiap aksi unjuk rasa di ibukota, pasti Wakapolda Metro Jaya Brigjen. Suhardi Alius yang akan terjun langsung ke lapangan guna memonitor dan memimpin langsung semua pelaksanaan tugas anggota-anggotanya.
Lalu, bayangkan jika Kapolda Metro Jaya, atau Wakapolda Metro Jaya, harus “on call” untuk sewaktu-waktu dipanggil Menteri datang menghadap, sementara situasi di lapangan sedang sangat bergejolak dan penuh guncangan.
Logika yang harus benar-benar dikedepankan dalam situasi yang seperti ini yaitu biarkan jajaran KEPOLISIAN bertugas secara maksimal mengamankan situasi kamtibmas, dengan bantuan dari jajaran militer (TNI) karena TNI memang dibutuhkan.
Terutama dalam pengamanan objek-objel vital nasional, keberadaan TNI sangat dibutuhkan.
Polisi-polisi yang kebetulan wilayahnya memang sangat dinamis sekali pergolakan aksi unjuk rasanya menentang kebijakan PEMERINTAH menaikkan harga BBM, pasti tidak tidur.
Artinya, di tengah malam butapun, mereka akan tetap bersiaga.
Para pimpinan setingkat Kapolda, Wakapolda, Kapolres sampai ke tingkat Kapolsek (terutama di ibukota Jakarta ini), pasti akan memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan pengarahan (briefing) kepada anggota-anggotanya yang akan kembali bertugas di keesokan harinya.
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, kiri, dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo
Kapolda mengecek kepada Wakapolda, Wakapolda mengecek kepada Kapolres, kemudian Kapolres mengecek kepada Kapolsek.
Mata rantai komando mereka mempunyai tahapan-tahapan.
Belum lagi, kalau masing-masing Kapolda dan Wakapolda (dan jajaran mereka), harus berkoordinasi dengan kalangan TNI, misalnya menghubungi setingkat Pangdam, Kasdam, Danrem dan Dandim !
Jadi bayangkan kalau ada mata rantai komando mereka yang mendadak selama berjam-jam harus terputus, hanya karena pimpinan mereka harus mengikuti seremoni tak penting.
Bukankah jauh lebih penting, kalau para pimpinan kepolisian itu ada bersama anggotanya yang berada di lapangan.
Entah itu pagi, siang, sore, malam, atau bahkan tengah malam sekalipun.
Biarkan mereka berkonsentrasi melaksanakan tugas mereka dengan sangat baik.
Jangan direcoki !
Jika memang Kantor Menkopolhukkam merasa sangat perlu untuk berbicara kepada kalangan wartawan, jauh lebih bagus digelar terlebih dahulu rapat koordinasi secara lengkap.
Lalu hasil dari rapat tersebut disampaikan kepada pers agar diberitakan melalui media masing-masing.
Tetapi jika teknis pelaksanaan dan pengamanan di lapangan yang disampaikan, sekali lagi, maaf, itu bukan tugas Menkopolhukkam.
Itu domain tugas dari pihak kepolisian !
Selat Hormuz di Iran, yang menjadi satu-satunya jalur distribusi minyak dunia. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika negara mereka diserang secara militer oleh pihak asing.
Jika semua pihak mencoba mencari kambing hitam bahwa seolah olah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini adalah karena berada dibawah kendali pihak asing dan semata-mata hanya untuk kepentinga asing, rasanya tudingan ini tidak tepat juga.
Kita harus melihat bagaimana buruknya situasi di Timur Tengah sejak hampir dua bulan terakhir, terutama ancaman terhadap kemungkinan dilakukannya serangan militer kepada Iran untuk meredam ambisi nuklir mereka.
Lalu ancaman itu dijawab Iran untuk nenutup Selat Hormuz yang menjadi satu-satunya jalur tranportasi distribusi minyak internasional.
Gejolak di Iran berpengaruh sangat besar dan fatal sekali untuk kondisi perminyakan dunia.
Jangan lupa bahwa Iran adalah negara produsen minyak terbesar kedua di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan merupakan eksportir minyak mentah terbesar ketiga di dunia.
Dan yang membuat posisi Iran menjadi istimewa dalam situasi ini, Selat Hormuz adalah di wilayah terorial mereka.
Sehingga tak heran jika Departemen Pertahanan Amerika (Pentagon) dan Perdana Menteri Inggris David Cameron mengancam akan mengirimkan kapal-kapal induk perang mereka merapat ke Selat Hormuz jika Iran sampai nekat menutup Selat Hormuz.
Sebab sangat fatal luar biasa jika Selat Hormuz sampai ditutup karena itu akan menjadi pukulan serta malapetaka yang sangat mengerikan bagi dunia.
Guncangan akhir-akhir ini, bisa jadi terpengaruh juga oleh situasi yang terus memburuk di Syria (Suriah) sehingga negara-negara di Timur Tengah juga terus memusatkan perhatian mereka untuk memonitor secara dekat perkembangan disana — dimana menurut Perserikatan Bangsa Bangsa sampai detik ini sudah ada 9000 orang yang tewas akibat gejolak politik dan keamanan di Syria.
Indonesia terkena imbas dari semua itu.
Jadi kecil kemungkinan kepentingan-kepentingan asing yang bermain dibalik kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Perkembangan dunia memang sangat menyedihkan saat ini.
Hanya saja, Iran belum (atau tidak mengalami serangan militer apapun sampai saat ini), Selat Hormuz juga tidak ditutup, dan belum ada lonjakan harga minyak dunia yang sangat mencekik leher, Pemerintah Indonesia sudah buru-buru menaikkan harga BBM.
Bagaimana jika seandainya nanti Iran diserang, mau sampai berapa rupiah lagi BBM akan dinaikkan di Indonesia ?
Indonesia harus siap dengan segala kemungkinan yang terburuk terhadap situasi terakhir di Timur Tengah.
Ribuan buruh melakukan longmarch ke Istana Merdeka dalam aksi menolak kenaikan BBM. Para buruh memulai aksi longmarch ini dari Bundaran HI, Jakarta, Rabu (21/3/2012). Aksi menentang kenaikan harga BBM ini membuat keadaan lalu lintas dari jalan raya MH. Thamrin sempat tertutup.
Sekali lagi, biarkan POLRI bertugas di lapangan. Sebab, situasi yang terjadi seminggu belakangan ini memang sedang sangat tinggi tensinya.
Eskalasi keamanan sedang mengkuatirkan sehingga kepada aparat keamananlah kita berharap bahwa mereka bertugas dengan sangat maksimal dan persuasif.
Biar bagaimanapun, yang melakukan aksi unjuk rasa itu adalah ANAK BANGSA INDONESIA.
Yang melakukan seluruh aksi unjuk rasa itu adalah anak kandung dari ibu pertiwi di negeri ini, yang mencoba menyuarakan kepedihan hati rakyat jika seluruh harga kebutuhan hidup menjadi melonjak tinggi setinggi-tingginya akibat kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.
Ini menyangkut kelangsungan hidup rakyat Indonesia yang akan menjadi sangat akrab dengan seribu satu macam penderitaan dan kesengsaraan jika terjadi peningkatan, kenaikan dan lompatan-lompatan harga yang setinggi gunung akibat kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.
Begitu lho Bapak Menkopolhukkam, jadi jangan banyak omong dulu.
Biarkan POLRI (dengan dibantu oleh BKO dari pasukan-pasukan TNI) melaksanakan tugas mereka di lapangan dengan sebaik-baiknya !
Sampaikan saja kepada Bapak Presiden bahwa kebijakannya memang akan membuat kehidupan rakyat semakin menderita akibat melambung tingginya kenaikan harga-harga di semua lini kehidupan.
(MS)
Comments are closed.