Wakapolri Nanan Soekarna : Polri Dan KPK Harus Saling Menghargai

Wakapolri Komjen. Polisi Nanan Soekarna

 

WAWANCARA EKSKLUSIF

Polri Milik Kita, Milik Indonesia, Jadi Jangan Dinista

Komjen Nanan Soekarna : Tidak Ada Matahari Kembar Di Polri Karena Kami Solid

 

Jakarta, 3 Agustus 2012 (KATAKAMI.COM)   — Sesungguhnya sejak bulan April lalu, Mabes Polri menangani kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator kemudi kendaraan bermotor di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Kronologisnya seperti ini, penyelidikan dilakukan sejak muncul pemberitaan berjudul “Simsalabim Simulator SIM” yang dimuat di Majalah Tempo, 29 April 2012.

Lalu sesuai dengan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan tertanggal 21 Mei 2012, penyidik mengambil keterangan terhadap 33 saksi. Salah satunya Sukotjo S Bambang,  Direktur PT. Inovasi Teknologi Indonesia, perusahaan subkontraktor dalam proyek simulator.

Dalam interogasi dengan Sukotjo, penyelidik memperoleh informasi ada dokumen yang sudah dikirim ke KPK. Itulah sebabnya, Bareskrim mengirim surat ke KPK yang isinya meminta data dan informasi terkait kasus tersebut.

Selanjutnya, pada 30 Juli 2012, Ketua KPK Abraham Samad datang menemui Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Mabes Polri. KPK menyampaikan akan menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan simulator. Kapolri meminta waktu 1-2 hari untuk menjawab hal tersebut, mengingat pihaknya juga menyelidiki kasus yang sama.

Staf Bareskrim menghubungi ajudan Ketua KPK untuk meminta waktu bertemu pada 31 Juli 2012. Pertemuan itu untuk mempresentasikan hasil penyelidikan Polri terkait kasus korupsi simulator di hadapan pimpinan KPK.

Namun pada hari yang sama pukul 16.00 WIB, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Korlantas. Dalam penggeledahan tersebut, ada penyidik KPK yang mengatakan sudah mendapat izin dari Kapolri. Penyidik mengatakan bahwa Ketua KPK sudah menghadap Kapolri. Memang betul ada pertemuan, tapi sebenarnya sama sekali tidak pembahasan soal penggeledahan.  Usai penggeledahan, Pimpinan KPK kembali menemui Kapolri. KPK menyatakan telah menetapkan Gubernur Akademi Polisi Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka pada 27 Juli.

Itulah kronologis penggeledahan KPK menurut versi Mabes Polri.

Untuk membahas masalah ini, KATAKAMI.COM melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Nanan Soekarna. Wawancara dilakukan di ruang kerjanya, di Gedung Utama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo nomor 1 Jakarta Selatan.

Inilah WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Wakapolri Komjen. Polisi Nanan Soekarna :

 

Wakapolri Komjen Nanan Soekarna, kiri, dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo

 

KATAKAMI.COM  (K)  :  Munculnya kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator kemudi kendaraan bermotor di Korlantas Polri snagat mengejutkan. Sebab selama ini ada gerakan bersama di seluruh jajaran Polri untuk melakukan Anti KKN dan Anti Kekerasan. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak Wakapolri ?

NANAN SOEKARNA (NS)  :  Jadi yang mesti kita sadari dan sepakati adalah mari kita semua jangan mencari-cari masalah. Tetapi jika memang ada masalah, yang harus dicari adalah solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu, kita jangan bicara soal hak dan kewenangan. Apalagi kalau sampai berebut hak dan kewenangan. Mari kita mengedepankan tugas, kewajiban dan tanggung-jawab. Apa saja yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung-jawab KPK. Lalu apa yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung-jawab Kejaksaan. Dan apa yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung-jawab Polri dalam menangani dan mencegah tindak pidana korupsi. Kalau yang dipermasalahkan dan diributkan soal hak dan kewenangan, pasti akan saling berebutan. Tetapi kalau yang dilakukan adalah tugas, kewajiban dan tanggung-jawab untuk menangani dan mencegah korupsi, pasti kita semua bisa bekerja saling bersinergi. Nah, kalau sudah bisa bersinergi, maka yang muncul adalah pikiran-pikiran yang positif. Positive thinking.

(K)  :  Kalau disinggung masalah pentingnya bekerjasama secara sinergi, apa yang bisa dijelaskan soal kerjasama antara Polri dan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi ?

(NS)  :  Ada perjanjian kerjasama berbentuk MOU untuk menyelaraskan tugas-tugas. MOU itulah yang harus dipedomani. Dalam konteks bukan berebut kewenangan, dalam konteks bukan untuk saling menjatuhkan, dalam konteks bukan untuk mengobok-obok institusi lain,  harusnya tidak ada masalah antara KPK dan Polri.

(K)  :  Artinya, Polri punya itikat baik untuk bekerjasama antar institusi penegak hukum, apakah itu maksudnya Pak Wakapolri ?

(NS)  : Ya. Institusi harus ditegakkan bersama-sama. KPK dibentuk untuk menguatkan Kejaksaan dan Kepolisian agar kedua institusi menjadi lebih kuat. Jadi, mari sama-sama membesarkan institusi kita masing-masing. Kalau ini tidak dilakukan, bagaimana kita mau memerangi korupsi ?

(K)  : Lalu bagaimana kalau misalnya ada oknum di dalam institusi Polri sendiri yang patut dapat diduga melakukan tindak pidana korupsi, apa yang harus dilakukan ?

(NS)  :  Nah, kalau ada oknum di Kepolisian, oknum di Kejaksaan, oknum di KPK, yang memang terlibat korupsi, ya harus ditindak ! Kalau misalnya Wakapolri, yang namanya Nanan Soekarna ini pun korup, ya ditindak juga. Gak ada cerita. Itulah yang menjadi komitmen Pak Kapolri, saya selaku Wakapolri dan semua jajaran Polri, kami akan menindas secara tegas anggota-anggota kami yang terlibat korupsi. Akan kami tindak sendiri. Tidak perlu orang yang menindak !

(K)  : Jadi, maksudnya Polri tidak punya maksud samasekali untuk menghalang-halangi tugas KPK ya ?

(NS)  :  Ya ! Komitmen Polri bukan dalam rangka menghalang-halangi tugas KPK. Tetapi kami punya komitmen yang tinggi untuk menegakkan hukum. Kami punya penyidik dan sangat komit untuk menindas tegas anggota kami yang terlibat korupsi. Itu konteks yang harus dipahami. Dan sesuai dengan MOU yang sudah ditanda-tangani bersama, POLRI dan KPK akan melakukan koordinasi bila ada hal-hal yang menyangkut anggota dari kedua institusi.

(K)  :  Khusus mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator kemudi kendaraan bermotor di Korlantas ini, apa yang bisa Pak Wakapolri informasikan ?

(NS)  :  Begitu Sukotjo Bambang selaku Direktur PT. Inovasi Teknologi Indonesia (perusahaan subkontraktor dalam proyek simulator) melapor ke Mabes Polri, itu makanya Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum) dengan Skep Kapolri … waktu itu saya yang teken, langsung melakukan penyelidikan. Propam juga dikerahkan untuk mengusut laporan dari Sukotjo Bambang bahwa dia dipukuli di Polda Jabar. Jadi, kami sudah bergerak dan bertindak jauh sebelumnya. Artinya, sejak dia melapor ke Mabes Polri, kami concern menyelidiki. Itulah sebabnya Irwasum selaku penanggung-jawab manajemen ditugasi menyelidiki. Dan memang dalam hasilnya, ditemukan hal-hal diluar ketentuan yang terjadi. Kami langsung memproses temuan Irwasum terkait masalah keuangan. Propam juga turun sebab ada laporan bahwa penyidik melakukan kekerasan … memukul. Nah, hasil penyelidikan Irwasum dan hasil investigasi Propam, sudah diserahkan ke Bareskrim. Dan Bareskrim sedang melakukan penyelidikan yaitu memeriksa saksi-saksi. Saat Bareskrim masih melakukan penyelidikan, ternyata dia lapor juga ke KPK. Jadi tidak ada masalah didalam internal Polri.

(K)  :  Jadi sebenarnya, POLRI tidak tutup mata untuk menangani kasus ini ?

(NS)  :  Tidak samasekali ! Sejak awal kami sudah menangani. Irwasum sudah memeriksa. Propam juga ikut menangani. Dan Bareskrim juga sedang melakukan penyelidikan. Jadi buat kami, tidak ada masalah kalau KPK juga ingin menangani. Kami ini juga orang hukum. Kami mengerti hukum.

(K)  :  Kalau KPK ikut menangani, apakah Polri tersinggung dan emosi ?

(NS)  :  Tidak samasekali. Kami ini taat hukum dan taat HAM. Apakah ada Polri marah karena kasus ini ? Tidak ada samasekali. Kami lakukan tugas-tugas kami dengan etis. Kenapa baru sekarang kasus ini diributkan ?  Mabes Polri sudah menangani kasus ini sejak bulan April lalu. Dan seharusnya, konteks pertemuan antara Kapolri dan Ketua KPK beberapa hari lalu adalah untuk melakukan gelar perkara dulu. Tapi tiba-tiba KPK sudah main geledah. Itu kan keluar dari komitmen bersama. Harusnya dalam konteks membesarkan institusi, jangan saling menjatuhkan. POLRI dan KPK harus saling menghargai.

(K)  : Lalu apa yang sekarang akan dilakukan oleh Mabes Polri terkait kasus ini ?

(NS)  :  Kami akan lanjutkan penanganan beberapa anggota yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun ada asas praduga tidak bersalah, mereka akan kami proses sesuai ketentuan hukum.

(Keterangan : Lima tersangka yang ditetapkan Bareskrim Mabes Polri, tiga di antaranya pejabat di Korps Lalu Lintas Mabes Polri. Mereka adalah Brigjen Pol Didik Purnomo selalu Wakil kepala Korps Lalu Lintas (Wakakorlantas) Polri yang bertindak bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian AKBP Teddy Rusmawan sebagai ketua panitia lelang dalam pengadaan alat simulator SIM tersebut dan Kompol LG yang bertindak sebagai bendahara Korps Lalu Lintas Polri. Dua tersangka lainnya adalah dari rekanan dalam pengadaan alat simulator SIM tersebut yakni Sukotjo Bambang dari PT Inovasi Teknologi Indonesia dan Budi Susanto dari PT Citra Mandiri Metalindo Abadi.

(K)  : Baik, terimakasih Pak Nanan Soekarna atas wawancara ini.

 

 

MS

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 9,396 other followers