Letjen TNI Geerhan Lantara : Kesalahan Prosedur Jangan Dinilai Sebagai Pelanggaran HAM !

Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen. TNI Geerhan Lantara

 

WAWANCARA EKSKLUSIF

 

Jakarta, 29 Agustus 2012 (KATAKAMI.COM)  —  Tentara yang satu ini sangat fenomenal. Berwajah sangat dingin tetapi siapa yang menyangka bahwa jauh didasar hatinya ia masih menyimpan sebuah kepedihan yang sangat menusuk hati.

Letnan Jenderal TNI Geerhan Lantara belum dapat menghapus kepedihan hatinya saat menyaksikan tragedi Tsunami yang menewaskan hampir separuh dari rakyat Meulaboh, Nangroe Aceh Darussalam, pada tanggal 26 Desember 2004.

Kala itu, Geerhan masih menjabat sebagai Komandan Korem 012/Teuku Umar yang berkedudukan di Meulaboh.

Pasca bencana alam Tsunami, selama dua hari Geerhan kehilangan kontak dengan Jakarta. Baru pada hari ketiga, ia bisa berkomunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto untuk mengabarkan bahwa Danrem Meulaboh masih hidup dan siap untuk membantu rakyat setempat dengan semua kemampuan yang ada.

Geerhan belum bisa melupakan memori yang sangat pedih tentang “kehancuran” Meulaboh akibat terjangan Tsunami.

Tetapi sebagai prajurit sejati, ia siap ditugaskan di daerah operasi manapun juga.

Letnan Jenderal TNI Andi Geerhan Lantara lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Mei 1956. Saat ini ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI (Irjen TNI).

Sebelumnya ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad), Pangdam XII/Tanjungpura dan Pangdivif-2/Kostrad. Ia lulus dari Akademi Militer, Magelang pada tahun 1978. Seangkatan dengan Kepala BIN Letjen Norman Marciano, Wakasad Letjen Budiman, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Wakapolri Komjen Nanan Soekarna dan Kepala Lemdikpol Komjen Oegroseno.

Disela-sela kesibukannya, Geerhan memberikan WAWANCARA EKSKLUSIF kepada Mega Simarmata, Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM di ruang kerjanya, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada hari Rabu (29/8/2012).

Inilah WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Irjen TNI Letnan Jenderal TNI Geerhan Lantara :

 

Kolonel Geerhan Lantara sedang berbincang di sebelah Sekjen PBB Kofi Annan yang datang berkunjung ke Meulaboh, Nangroe Aceh Darussalam, pasca bencana alam Tsunami, tanggal 5 Januari 2005. Saat itu, Geerhan Lantara menjabat sebagai Danrem Meulaboh.

 

KATAKAMI (K)  :  Yang pertama, selamat untuk anda Bang Geerhan, sebab saat ini dipercaya untuk menjadi Inspektur Jenderal TNI.

GEERHAN LANTARA (GL)  :  Ya terimakasih

(K)  :  Wah, ruang kerja anda ini, kalau tidak tidak salah bekas ruang kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat masih menjabat sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI tahun 1997. Apa benar begitu, Bang Geerhan ?

(GL)  : Ya, dulu ruang kerja ini memang bekas ruang kerja beliau. Kok tahu ?

(K)  :  Dulu saya pernah mewawancarai beliau di ruangan ini sewaktu masih menjabat sebagai Kaster TNI.

(GL)  :  Oh, begitu ya …

(K)  :  Oke Bang Geerhan, pertanyaan pertama bagaimana konsentrasi tugas anda sebagai Irjen TNI, mencakup apa saja wilayah pekerjaannya ?

(GL)  :  Sebagai seorang Irjen, lingkup  tugas saya adalah membantu Panglima TNI di bidang pengawasan dan pemeriksaan.  Jadi saya ini adalah aparat pengawasan internal. Ada istilahnya yaitu APIP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Standar tugasnya ada. Yang diperiksa adalah kinerja dan perbendaharaan. Kalau kinerja, saya harus memeriksa bagaimana pelaksanaan tugas-tugas TNI sehari-hari. Kemudian, untuk perbendaharaan adalah bagaimana memanfaatkan anggaran belanja negara yang dialoksikan untuk pembangunan, pembinaan dan pemeliharaan TNI. Payung hukumnya jelas, kalau menyangkut pengadaan barang dan jasa, kami menggunakan Keppres. Jadi dalam setiap kegiatan, Irjen TNI mengawasi dari awal sampai akhir.

(K)  :  Di era reformasi ini, TNI tidak diperbolehkan berbisnis. Seluruh anggaran untuk TNI adalah dari APBN. Lalu bagaimana Irjen TNI mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan APBN ?

(GL)  :  Ya betul, TNI sudah tidak boleh berbisnis. Kami ikuti ketentuan itu. Sehingga dana yang ada pada TNI adalah anggaran dari APBN. Itu sebabnya, seluruh penggunaan dana APBN harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, di masing-masing saturan kerja (satker) ada ditempatkan pengawasnya. Itulah fungsi pengawas yaitu mencegah terjadinya penyimpangan. Kalau sudah diawasi, maka niat-niat untuk melakukan penyimpangan itu akan sangat sulit untuk dilakukan di zaman sekarang ini. Apalagi sistem administrasi di TNI sudah semakin bagus. Lalu kontrol dari setiap lembaga sudah menempatkan pengawasnya.

(K)   :   Apa arahan dari Panglima TNI menyangkut penggunaan dana APBN yang diberikan pemerintah untuk TNI ?

(GL)  :  Panglima memerintahkan agar dana itu dipergunakan secara efektif dan efisien sesuai peruntukkannya. Lalu dipertanggung-jawabkan dengan sebaik-baiknya. Oh, Panglima tegas sekali memerintahkan masalah ini ! Panglima menghendaki semua belanja TNI harus sesuai dengan peruntukkannya. Lalu dikendalikan dan harus diawasi dengan sangat ketat sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Panglima juga tegas memerintahkan agar hak prajurit harus diterima secara utuh. Jadi berapa hak prajurit, harus sampai ke tangan mereka secara utuh.

(K)  : Gaji, maksudnya ?

(GL)  :  Ya, gaji, tunjangan khusus perbatasan misalnya. Bagi mereka yang bertugas di perbatasan, mereka dapat tunjangan. Untuk gaji, prajurit TNI yang berpangkat terendah bisa membawa pulang sekitar US $ 400. Ini take home pay. Lalu kalau mereka bertugas di perbatasan, ada tambahan lagi sekitar 75 %. Ada ketentuan yang sudah dibuat oleh Departemen Pertahanan. Selain itu, ada uang lauk pauk juga.

(K) :  Melanjutkan kebijakan dari Panglima-Panglima TNI sebelumnya, Panglima TNI Agus Suhartono juga sangat concern ya untuk memperhatikan kesejahteraan prajurit ?

(GL)  :   Jelas sekali ! Panglima sangat memperhatikan itu. Itulah sebabnya, saya sebagai Irjen TNI mengawasi hal-hal demikian agar masalah kesejahteraan prajurit ini tersalurkan secara benar. Hak prajurit harus sampai ke tangan prajurit secara utuh. Tidak boleh berkurang sedikitpun. Tapi kalau ditanya, apakah gaji yang diterima prajurit TNI itu cukup ? Ini pertanyaan yang sulit. Kalau lu kasih gue 100 juta, gue bisa bilang gak cukup karena tingkat kepuasan manusia itu berbeda-beda. Namun, Mabes TNI berusaha untuk menyerahkan hak prajurit sesuai yang ditentukan. Kalau mereka harus membawa pulang US $ 400 maka jumlah tersebut tidak boleh dikurangi untuk alasan apapun.

(K)  :  Kita bicara soal Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata). Ini masalah yang sangat klasik dan sudah jadi rahasia umum bahwa banyak senjata dan perlengkapan yang dipergunakan TNI itu adalah barang-barang yang sudah sangat tua dan lama sekali. Memprihatinkan sekali ya ?
(GL)  :  Begini, masalah anggaran untuk Alutsista TNI bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi TNI sudah berkomitmen dan melaksanakan bahwa sejauh kita bisa menggunakan produk dalam negeri, maka kami menggunakan produk dalam negeri.

(K)  : Sampai saat ini, produk dalam negeri yang masih dipergunakan dan dibeli oleh TNI apa saja ?

(GL)  :  SS, Anoa, pakaian tugas dan amunisi, itu semua produk dalam negeri yang digunakan oleh TNI. Kalau yang dari luar negeri, ada beberapa. Pesawat tempur misalnya. Kita kan belum memproduksi itu. Tapi saya optimis bahwa dengan pencanangan strategi pemerintah bahwa TNI harus menggunakan alutsista produk dalam negeri, akan membuat anak bangsa kita menjadi lebih cerdas. Anak bangsa Indonesia akan memanfaatkan kemampuan teknologinya melakukan itu. Komitmen pemerintah saat ini sudah sangat bagus sehingga terbuka luar kesempatan bagi anak bangsa untuk ikut berkontribusi meningkatkan kemampuan TNI.

(K)  :  Bagaimana kerjasama TNI dengan militer Amerika saat ini ?

(GL)  :  Kalau menurut saya, tidak ada masalah. Saya berpendapat seperti ini, semua negara didunia adalah sahabat kita, sahabat Indonesia. Kita tidak boleh ada rasa curiga kepada negara lain. Walaupun kita tahu secara persis bahwa setiap negara punya kepentingannya masing-masing. Kita berharap negara lain jangan juga punya kecurigaan terhadap Indonesia. Nah, salah satu potensi yang bisa menimbulkan kecurigaan adanya dimana ? Di perbatasan ! Masalah perbatasan ini berpotensi menjadi konflik antar negara. Kita lihat, pertumbuhan manusia semakin banyak. Jelas itu butuh ruang !  Butuh energi, butuh air, butuh pangan. Kalau tahun 2025 nanti jumlah manusia mencapai angka 25 miliar didunia ini, maka bertambahlah lagi semua kebutuhannya.

(K)   :  Masih tetap ada sisa-sisa anggapan dari Amerika bahwa TNI adalah pihak yang melakukan pelanggaran HAM di Indonesia. Padahal TNI sudah mereformasi dirinya. Bagaimana penjelasan dari Bang Geerhan ?

(GL)  :  Sejak Indonesia berdiri, bangsa kita sudah sangat paham terhadap yang namanya hak asasi manusia yang berlandaskan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ada kejadian-kejadian tertentu yang dinilai oleh pihak lain bahwa institusi tertentu di Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM.

Kalau toh ada oknum yang melakukan kesalahan prosedur, jangan dinilai bahwa itu adalah pelanggaran HAM !

Jangan dipukul rata bahwa itu adalah pelanggaran HAM TNI !

Sebab TNI mengenal sumpah prajurit, sapta marga dan delapan wajib TNI. Ditambah lagi petunjuk teknis tentang etika bertempur.

Lalu, apakah kalau saya menembak orang, apakah saya bisa disebut melanggar HAM ?

Lihat dulu permasalahannya !

Ketika saya berhadapan langsung dengan mereka yang juga membawa senjata, sementara kecepatan peluru adalah 430 meter per detik.

Apakah dari jarak dekat, saya harus menunggu agar mereka yang menembak saya duluan ?

Tidak bisa itu ! Kalau dalam tindakan kepolisian, memang dikenal tembakan peringatan ke atas. Tapi di militer, tidak ada istilah tembakan peringatan. Tentara harus adu cepat dalam urusan menembak dengan lawan.

Nah yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang yang bersenjata ini sudah tertangkap, tertawan, luka atau dianiaya.

Itu yang tidak boleh dilakukan !

Tetapi sekali lagi saya ingin menjelaskan, dalam situasi dimana prajurit harus melakukan kontak tembak dengan musuh, itu bukan pelanggaran HAM. Kami harus adu cepat karena dikenal istilah dibunuh atau terbunuh.

(K)  :  Dunia internasional punya atensi yang cukup besar mengenai Papua. Ada anggapan, TNI masih melakukan penyiksaan terhadap sejumlah rakyat Papua. Bagaimana tanggapan dari TNI ?

(GL)  :  Operasi TNI itu hanya di perbatasan saja. Memang ada kasus tertentu yang menunjukkan kekerasan TNI, itu harus diakui. Tapi itu terjadi beberapa tahun lalu. Yang harus dipahami adalah TNI sudah menerapkan etika dalam bertempur. Tentara itu juga kan manusia biasa. Mungkin karena ketidak-dewasaan anak-anak di lapangan, mereka dongkol kalau orang-orang tangkapan yang ditanya itu, tidak mau menjawab. Nah, sikap-sikap ketidak-dewasaan prajurit di lapangan itu, bukan pelanggaran HAM.

(K) :  Bagaimana dengan kerjasama TNI dengan Rusia ? Sebab beberapa tahun belakangan ini, Rusia termasuk salah satu negara sahabat yang sangat mendukung kerjasama yang sangat baik dengan militer Indonesia.

(GL)  :  Pemerintah Indonesia sangat intens berdiplomasi dengan dunia internasional. Dengan Rusia, di masa mendatang kita berharap kerjasama yang bisa dijalin dapat lebih berkembang. Walaupun untuk saat ini, diawali dengan pembelian pesawat tempur Sukhoi. Tergantung dari apa yang kita butuhkan, kami yakin Rusia akan membantu.

(K)  :  Bang Geerhan, Indonesia harus mengakui bahwa dalam banyak kesempatan musibah atau bencana alam nasional, prajurit TNI selalu yang tercepat hadir di lokasi untuk memberikan bantuan kepada rakyat setempat yang menjadi  korban. TNI pantas untuk dihargai untuk masalah ini. Tampaknya, TNI memang dilatih untuk selalu siap setiap saat membantu rakyat Indonesia yang terkena musibah bencana alam ya ?

(GL)   :  Terimakasih kalau ada rakyat Indonesia yang menyadari dan merasakan kehadiran TNI. TNI memang selalu berada di tengah-tengah rakyat disaat terjadinya musibah. Hal tersebut adalah wujud dari rasa pengabdian TNI kepada rakyat Indonesia. Kami adalah alat negara dalam membantu kesulitan-kesulitan rakyat Indonesia.

(K)  :   Untuk menutup wawancara ini, pertanyaan terakhir untuk anda, apakah sudah pernah berkunjung lagi ke Meulaboh setelah tidak tugas lagi disana ?

(GL)   :    Terdiam cukup lama …

Saya masih belum bisa lupa. Masih pedih rasanya di hati saya mengingat Tsunami. Saya merasa belum sangat maksimal bisa membantu rakyat Meulaboh karena saya pun termasuk korbannya.

Bayangkan, setengah dari rakyat Meulaboh mati karena Tsunami.

Waktu itu menangis sambil berdoa. Saya berkata, “Ya Allah, kenapa bukan saya saja yang dimatikan, asal jangan rakyat Meulaboh !”.

Saya pernah berkunjung ke Aceh sewaktu saya masih menjadi Irjenad ( Irjen Angkatan Darat ). Tetapi saya hanya berkunjung ke Banda Aceh. Tidak sampai ke Meulaboh.

Saya ingat betul, di hari pertama Tsunami menghantam Aceh, saya kehilangan kontak dengan semua pihak. Tetapi di hari pertama itulah, saya bisa mengevakuasi 500 mayat dalam sehari. Kemudian dilanjutkan juga di hari kedua. Baru di hari ketiga, saya bisa berbicara dengan Bapak Presiden dan Bapak Panglima TNI menggunakan telepon satelit.

Militer Amerika dan militer dari negara sahabat lain datang ke Meulaboh untuk memberi bantuan. Mereka mengingatkan kepada saya, “Hati-hati dengan wabah penyakit setelah Tsunami !”.

Karena saya mendapat peringatan begitu, saya perintahkan kepada bawahan-bawahan saya agar semua logistik dibagi secepatnya kepada rakyat. Terutama beras. Lalu siapapun dan dimanapun rakyat Meulaboh yang sakit, evakuasi dan harus segera ditolong. Diobati. Saya berusaha mengendalikan situasi yang sangat buruk disana akibat Tsunami. Itu sebabnya saya belum bisa melupakan kejadian dulu. Hati saya masih sangat sedih. Mayat-mayat berserakan dimana-mana. Dan itu saya lihat dengan mata saya sendiri. Bahkan saya yang mengangkuti mayat-mayat itu. Saya gak bisa lupa ….

(K)  : Baik Bang Geerhan, terimakasih untuk wawancara ini  …

(MS)

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 12,196 other followers