Bukan Urusan BNPT Tangani Operasional Anti Terorisme Tapi POLRI, TNI dan BIN

Mabes Polri

 

Jakarta, 11 September 2012 (KATAKAMI.COM)   —  Sabtu malam (8/9/2012) sekitar pukul 21.30, terjadi ledakan bom di Jalan Nusantara Kecipir Nomor 63, RT 04/013, Beji, Kota Depok.

Terkait adanya dugaan aksi terorisme ini, maka Wakil Presiden Boediono, Senin (1-/9/2012) kemarin memimpin rapat Program Nasional Kontra Radikal Terorisme di kantornya, Jalan Merdeka Utara No.15, Jakarta, yang diikuti sejumlah pejabat tinggi negara.

Rapat tersebut dimulai sekitar pukul 08.30 WIB dan berlangsung tertutup.

Seperti yang diberitakan ANTARA (10/9/2012), rapat dilakukan untuk membahas makin meningkatnya tindakan terorisme di Tanah Air dan diikuti antara lain oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie.

Hadir juga, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Ansyaad Mbai, serta Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

Pertanyaannya, apa sebenarnya maksud, tujuan dan keuntungan dari Program Kontra Radikal Terorisme ?

Logikanya, bom baru meledak dalam hitungan jam, tetapi yang dirapatkan adalah Program Kontra Radikal Terorisme ?

Negeri ini diguncang bom bukan baru sekarang tapi sudah sudah sejak belasan tahun lalu.

Kemana saja Pemerintah Indonesia kalau baru sekarang bicara soal Program Kontra Radikal Terorisme ?

 

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, kiri, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo

 

Setiap ada guncangan dan ledakan teror di negara ini ( dalam hal ini aksi-aksi yang terkait dugaan perbuatan melawan hukum menyangkut terorisme), ada konsep dan persepsi yang salah dan harus diluruskan terlebih dahulu agar penanganan operasionalnya benar.

Yang harus diberdayakan jika ada ledakan bom adalah MABES POLRI.

Itu dulu yang  paling penting dimengerti !

Masyarakat tidak boleh dijejali seribu satu macam keterangan yang tumpang tindih soal proses yang sedang ditengani dan hasil-hasil dari operasional penanganan terorisme yang dilakukan aparat penegak hukum.

Operasional penanganan terorisme di negara ini harus mengedepankan unsur kepolisian (POLRI).

Dalam internal POLRI sendiripun, ada satuan-satuan kerja yang harus bersinergi menjalin kerjasama dalam menangani operasional terorisme yaitu Densus 88 Anti Teror dan Intelijen yang dikoordinir oleh Badan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) POLRI.

Untuk urusan penindakan di lapangan, Densus 88 Anti Teror harus diberdayakan secara maksimal, bekerjasama dengan Intelkam Polri.

Untuk urusan pencegahan, peran Binmas (Pembinaan Masyarakat) yang ada dibawah koordinasi Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri sangat dibutuhkan.

Karena memang penanganan terorisme perlu dilakukan secara terus menerus dan mutlak memerlukan kerjasama yang terpadu, antar lintas instansi, dan lintas negara.

 

Menkopolhukam Djoko Suyanto, tengah, ditemani oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo, kiri, sedang mendengarkan penjelasan dari Kepala BIN Letjen Marciano Norman dalam acara jumpa pers sehubungan dengan peristiwa bom Depok di Jakarta (9/9/2012)

 

Untuk lintas instansi, POLRI harus bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN)

Untuk lintas negara, POLRI bekerjasama dengan negara-negara sahabat.

BNPT atau Badan Nasional Penanganan Terorisme, harus diingatkan bahwa fungsi mereka hanya sebatas memetakan pergerakan terorisme dan kemudian memberikan masukan-masukan kepada Presiden Republik Indonesia.

Hanya itu tugas BNPT !

Sebagai badan yang fungsinya hanya sebatas memberikan masukan yang berguna bagi kebijakan-kebijakan kepala negara, tak berarti harus BNPT – lah satu-satunya yang paling berhak mengkoordinasikan kinerja aparat keamanan dalam menangani terorisme.

Salah itu !

Ketika ada ledakan bom terjadi, biarkan POLRI turun ke lapangan dan bertindak cepat.

Dan yang namanya Mabes POLRI, saat ini dipimpin oleh Jenderal Timur Pradopo.

Timur Pradopo, tentu tak perlu diajari lagi, bahwa dalam penanganan terorisme ia harus bekerjasama ( berkoordinasi ) dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen. Norman Marciano.

Ketiga unsur inilah, pilar-pilar keamanan yang harus di kedepankan dalam penanganan terorisme.

Diluar dari ketiga unsur atau pilar utama ini, harap tahu diri dan jangan banyak omong !

Sekali lagi, POLRI, yang harus diberdayakan ( dimana mereka pasti akan mengandalkan ketangguhan Densus 88 Anti Teror ).

Sumber KATAKAMI.COM di lingkungan Mabes Polri, Selasa (11/9/2012) mengungkapkan bahwa Densus 88 Anti Teror-pun tidak bisa dibiarkan sendirian menangani kasus-kasus terorisme.

“Tidak boleh hanya Densus. Ada 3 satuan kerja yang harus dilibatkan dalam penanganan terorisme di POLRI, yaitu Densus, Intelkam dan Binmas. Kalau misalnya ada badan lain diluar POLRI yang tugasnya sebagai memberikan masukan dan memetakan saja, mereka tidak berhak ikut campur dalam masalah operasional penanganan terorisme di Indonesia. Kalau dalam internal POLRI ada 3 satuan kerja yang harus dilibatkan, eksternalnya POLRI harus berkoordinasi dengan TNI dan BIN. Itu baru namanya penanganan terorisme. Dan untuk urusan terorisme ini, sesungguhnya jauh lebih baik mencegah, daripada setelah meledak begini …. semua kalang kabut !” kata sumber KATAKAMI.COM yang merupakan perwira tinggi berbintang 3.

Menurut sumber KATAKAMI.COM, paradigma tentang penanganan terorisme itu harus diubah yaitu secara maksimal melakukan pencegahan aksi-aksi terorisme di Indonesia.

 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar

 

Kepada KATAKAMI.COM yang menghubunginya Selasa (11/9/2012) melalui percakapan telepon, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes POLRI, Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan bahwa internal Polri sudah bekeja sebagaimana mestinya.

“Memang betul bahwa Densus harus bekerjasama dengan Intelijen. Selama ini internal Polri sudah jalan. Tetapi saat ini yang harus digalakkan adalah peran dari para pemuka agama untuk ikut membantu menyadarkan masyarakat kita. Sehingga perbuatan-perbuatan yang mengarah pada unsur terorisme ini tidak banyak lagi, ungkap Boy Rafli Amar.

Ketika ditanya, apakah POLRI merasa dilangkahi oleh badan lain (diluar POLRI) yang terkesan dapat memberikan perintah (komando) dalam pelaksanaan operasional penanganan terorisme.

Boy Rafli Amar menjawab, “Kami tidak merasa dilangkahi sebab masing-masing kan memang sudah ada tugasnya.

Jadi kembali pada masalah penanganan terorisme di negara ini.

Jangan ada dualisme penanganan terorisme di negara ini.

Bagi pihak manapun yang merasa posisi dan kedudukan mereka memang tidak layak untuk terlibat dalam operasional penanganan terorisme, sebaiknya menghormati dan mentaati rambut-rambu yang ada.

POLRI, TNI dan BIN memang harus didorong untuk meningkatkan kerjasama mereka.

Jika ada satu atau dua insiden peledakan bom terjadi, tak perlu saling menyalahkan ibarat keterlambatan mobil pemadam kebakaran yang wajib memadankan kobaran api yang sudah kadung menyala sangat besar.

Mau jadi apa negara kita, kalau koridor-koridor operasional penanganan terorisme masih dibuat seolah-olah tak jelas.

Padahal sudah sangat jelas !

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga harus mengkaji perlunya menambah anggaran khusus untuk operasional POLRI dalam penanganan terorisme.

Ada berapa orang anggota Densus 88 Anti Teror ?

Ada berapa anggota-anggota badan intelijen yang memang ditugaskan bergerak ke lapangan untuk memonitor situasi dan keamanan ?

Berapa gaji mereka, berapa tunjangan mereka, berapa uang makan mereka (terutama disaat harus menangani kasus ledakan bom yang baru saja terjadi ).

Jangan buang-buang uang untuk program de-radikalisasi, dimana anggarannya akan diberikan kepada anggota-anggota masyakarat yang merupakan mantan-mantan terduga teroris agar “bertobat”.

Hei, anggota kepolisian, tentara dan anggota BIN di negara inipun, masih bergaji sangat pas-pasan !

Cukupi dulu kebutuhan aparat keamanan di negara ini agar mereka dapat bertugas semaksimal mungkin, kalau memang Indonesia mau bebas dari TEROR !

Bukan mantan teroris yang harus digaji, tapi cukupi dan perbesarlah dulu gaji aparat-aparat keamanan kita yang bergerak di lapangan itu.

Logika yang harus dipergunakan dalam memandang permasalahan yang ada soal terorisme seperti ini.

Tidak boleh ada badan manapun di negara ini, yang merasa berhak memberikan perintah, komando atau seolah-olah badan inilah yang berhak mengkoordinasikan penanganan terpadu soal terorisme.

Bahkan, yang merasa paling berhak menerima tamu-tamu asing dari negara-negara sahabat yang hendak menjajaki kerjasama soal penanganan terorisme. Atau sekedar bertanya tentang pengalaman Indonesia menangani terorisme.

Sebuah badan yang tugasnya hanya sebatas memberi masukan, tak lain tak bukan adalah semacam penasehat atau sebutlah itu sebagai badan “pemikir”.

Sebab, di negara ini, seorang Kapolri dipimpin oleh jenderal bintang 4.

TNI juga dipimpin oleh jenderal bintang 4.

Kemudian BIN, dipimpim oleh jenderal bintang 3.

Dimana logikanya, jika ada badan lain di negara ini, yang dipimpin bukan oleh jenderal aktif berbintang 4, bisa memerintah, memberikan komando atau mengkoordinasikan kinerja POLRI, TNI dan BIN dalam menangani terorisme ?

 

Stop Terrorism !

 

Selain logika, moral dan hati nurani kita juga harus dihidupkan, yaitu apakah kita tega membiarkan aparat keamanan kita hidup pas-pasan yang hidupnya barangkali serba kesulitan.

Padahal mereka mengemban tugas yang sangat amat berat menjaga bangsa, negara dan rakyat Indonesia, dari sebuah kejahatan yang sangat tidak berperikemanusiaan bernama : TERORISME !

Bapak Presiden, naikkanlah gaji TNI, POLRI dan anggota BIN.

Atau, akali dengan memberikan tunjangan khusus yang berguna lagi peningkatan kinerja dan operasional mereka di lapangan.

Lalu tambahkan anggaran dari masing-masing instansi mereka, jika memang harus menangani ancaman-ancaman terorisme dengan sangat maksimal.

Jangan semua jadi sok heboh, kalau sudah ada ledakan bom.

Jangan juga jadi recok alias ribut soal program de-radikalisasi, sementara aparat keamanan kita sendiri perlu diperhatikan dan dibantu agar mereka dapat bertugas lebih dan lebih baik lagi.

Dan jika ada negara-negara sahabat, yang ingin memberikan bantuan atau kerjasama yang menyangkut masalah terorisme, merekapun perlu diberitahu bahwa operasional penanganan terorisme di negara ini ada di tangan POLRI ( bekerjasama dengan TNI dan BIN ).

Jadi mari kita jaga nasionalisme.

Jaga “merah putih” di dada kita masing-masing.

Ini INDONESIA, tanah air kita.

Mari kita jaga dan kita beri kepercayaan juga bagi aparat-aparat keamanan kita bertugas dengan sebaik-baiknya.  (*)

 

 

 

 

MS

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 11,872 other followers