Menunggu Pergantian Kepala BNN Yang Mampu Kerjasama Dengan Kepolisian

Komjen Oegroseno, kiri, dan Komjen Sutarman, kanan.

 

Komjen Oegroseno : Dalam Bertugas Polisi Harus Tegas, Jelas, Terukur, Adil Dan Beradab

Komjen Sutarman : Pengamanan Persidangan Terorisme di Indonesia Tugas Polri

 

Jakarta, 5 November 2012 (KATAKAMI.COM)   —  Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, Badan Narkotika Nasional atau  BNN adalah  lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saat ini BNN dipimpin oleh Komisaris Jenderal Gregorius (Gories) Mere, perwira tinggi Polri dari Angkatan 1976, dengan data kelahiran tanggal 17 November 1954.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, “Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun”.

Dalam hitungan hari, Kepala BNN Gories Mere akan segera memasuki masa purna bakti (PENSIUN).

Gories Mere lahir di Flores, 17 November 1954.

Sesuai dengan aturan administrasi, ketentuan pensiun baru akan berlaku pada tanggal 1 pada bulan berikutnya.

Artinya, Gories akan pensiun per tanggal 1 Desember 2012.

Gories Mere dilantik menjadi Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN tanggal 3 Juni 2008.

Sebelum resmi menjabat sebagai Kalakhar BNN, Gories sudah lebih dulu ditunjuk menjadi Pejabat Pelaksana Kalakhar BNN sejak tahun 2007 untuk menggantikan Komjen Made Mangku Pastika yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Bali.

Artinya, sudah 5,5 tahun Gories Mere memimpin BNN (malah sudah hampir 6 tahun ) !

Alangkah lamanya itu !

Bayangkan jika seorang Kepala BNN, dibiarkan dan didiamkan menjabat selama hampir 6 tahun untuk satu posisi saja.

Jadi, jika dalam beberapa hari ke depan, Komisaris Jenderal Polisi Gories Mere akan segera PENSIUN, maka hal ini harus menjadi sebuah pembelajaran berharga untuk pemerintah (khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono).

 

Anggota Kompolnas, Dr. M Nasser, Spk KK.D.LAW

 

Hidup Terus Berputar, Gories…

Gories Mere : Tidak Ada Rekayasa Dalam Kasus Terorisme Di Indonesia

 

Beberapa nama bermunculan untuk dipertimbangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi kandidat Kepala BNN yang baru.

Dari jajaran bintang 3 perwira tinggi Polri, dua nama terkuat adalah Komjen Oegroseno yang saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri dan Komjen Sutarman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri.

Komjen Polisi Oegroseno adalah perwira tinggi Polri dari Angkatan 1978, lahir tanggal 17 Februari 1956. Oegro akan memasuki masa pensiun per anggal 1 Maret 2014.

Komjen Polisi Sutarman adalah perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1981, lahir tanggal 5 Oktober 1957. Sutarman akan memasuki maa pensiun per tanggal 1 November 2015.

Siapakah yang paling layak untuk dijagokan sebagai Kepala BNN yang baru ?

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Dr. M Nasser, Spk KK.D.LAW mempunyai pandangan tersendiri mengenai pencalonan Kepala BNN yang baru ini.

“Presiden harus memilih orang yang tepat. Yang pertama, saya sangat berharap Presiden memilih polisi yang memang mengerti permasalahan. Lalu punya jiwa kepemimpinan yang kuat sehingga dapat melakukan kerjasama dengan Kepolisian secara sinergi”, kata M. Nasser kepada KATAKAMI.COM yang menghubunginya via telepon, Senin (5/11/2012) malam.

M Nasser juga merasa perlu untuk menyampaikan sebuah kritikan penting untuk BNN yaitu menghilangkan semangat persaingan yang negatif dengan jajaran Kepolisian.

“BNN harus mampu saling mengisi dan memperkuat dengan jajaran Kepolisian. Bukan justru bersaing” kata M. Nasser.

BNN, lanjut M. Nasser, selama ini terkesan tidak terlalu menghargai Kepolisian.

“Ini masalah kekuatan dan kemampuan dalam koordinasi. Saya lebih melihatnya bahwa BNN ini karena merasa ada UU 35 bahwa Kepala BNN bertanggung-jawab langsung kepada Presiden, seringkali ada pelecehan … bukan pelecehan, bukan juga mendeskreditkan, tapi terlihat tidak menghargai Kepolisian. Ini yang saya tidak terlalu senang !” lanjut M. Nasser.

M. Nasser lebih setuju jika seandainya Presiden SBY memilih Kepala BNN yang baru dari kalangan perwira tinggi Polri angkatan muda agar ke depan bisa terjalin kerjasama yang baik antara BNN dan Mabes Polri.

 

Mantan Wakapolda Metro Jaya, yang kini bertugas sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Suhardi Alius

 

Wakapolda Metro Jaya Brigjen. Suhardi Alius : Polda Metro Jaya Siaga Satu Amankan Jakarta

 

Saat ini memang terdapat sekitar 40-an lebih perwira tinggi berbintang 2 di jajaran Mabes Polri.

Ada bintang 2 senior tetapi ada juga bintang 2 yang tidak terlalu senior ( dari segi tahun angkatan kelulusan ).

Bulan lalu, sejumlah media sempat memberitakan bahwa Kapolda Bali Irjen. Polisi Budi Gunawan berpeluang besar untuk menjadi Kepala BNN yang baru.

Irjen Budi Gunawan adalah lulusan terbaik Akpol tahun 1983.

Sebelum menjadi Kapolda Bali, Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan Kapolda Jambi. Sebelumnya, Budi juga pernah menjadi Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Selain nama Budi Gunawan, Presiden SBY juga bisa mempertimbangkan seorang bintang 2 lainnya dari lingkungan Mabes POLRI yaitu Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius.

Suhardi Alius adalah alumni Akpol tahun 1985.

Sebelum menjadi Wakapolda Metro Jaya, dia pernah menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Korspri Kapolri Jenderal Pol Sutanto Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jenderal Pol Bimantoro. Pengalamannya melayani 3 Kapolri adalah sebuah rekam jejak yang sangat positif. Terutama pengalamannya menjadi orang nomor 2 di lingkungan Polda Metro Jaya.

Kini, keputusan ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hendaklah Kepala Negara mengingat satu hal yang terpenting bahwa Kepala BNN yang baru harus mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan sangat sinergi dengan Mabes Polri.

Jika hal ini yang justru GAGAL dilakukan oleh Komjen Gories Mere sepanjang menjadi Kepala BNN maka pejabat Kepala BNN yang baru harus diambil dari lingkungan Mabes Polri.

Bukan dari internal BNN !

Pemilihan kandidat pengganti dari internal BNN hanya akan memperparah jurang pemisah yang lebih dalam antara BNN dan Mabes Polri.

Presiden SBY harus dengan sangat bijaksana memilih Kepala BNN yang mampu menjembatani koordinasi dan kerjasama yang sinergi antara BNN dan Mabes Polri.

Waktu akan berlalu dengan begitu cepatnya.

Biarlah Indonesia menyerahkan masalah pemilihan Kepala BNN yang baru ini kepada kepala negara karena hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

Tetapi Presiden tidak boleh salah pilih.

Dan jangan lagi membiarkan, bahkan mendiamkan, seorang Kepala BNN bisa menjabat selama hampir 6 tahun non stop tanpa henti.

Panjangnya masa jabatan Komjen Gories Mere sebagai Kepala BNN selama hampir 6 tahun adalah sebuah preseden sangat buruk dan sesuatu yang sangat memalukan bagi Indonesia yang mendambakan penegakan reformasi birokrasi.

 

Foto kombinasi 3 Kapolri : Jenderal Polisi Sutanto (2006-2008), Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (2008-2011) dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo (2011 sampai saat ini)

 

Bayangkan seorang Gories Mere bisa “menguasai” posisi sebagai pimpinan BNN dibawah kepemimpinan 3 Kapolri secara berturut-turut yaitu Kapolri Jenderal Polisi Sutanto, Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo.

Jabatan adalah amanah dari Tuhan.

Jadi, tidak boleh ada ambisi atau kesengajaan menguasai sebuah jabatan dalam kurun waktu yang sangat amat lama, seolah tabu untuk diganti oleh para junior.

Saat Gories Mere ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Sutanto di awal tahun 2007 sebagai Pejabat Sementara Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN, Gories Mere pun masih berbintang dua dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim).

Keberuntungannya bisa memimpin BNN saat itu, terkesan sangat murni karena “kebaikan hati” Jenderal Polisi Sutanto saja.

Seorang perwira tinggi dari angkatan yang tergolong sangat muda ketika itu (Angkatan 1976), bisa langsung naik menjadi bintang 3 dan memimpin BNN.

Selama masa jabatannya sebagai Kepala BNN, Gories Mere, kabar yang beredar ia sering “nyambi” untuk ikut terlibat dalam penanganan anti terorisme di Indonesia.

Dan kerap menjadi masalah tersendiri.

Publik masih mengingat pada tahun 2010 lalu saat Tim Anti Teror dibawah kendali Gories Mere menyerbu ke Bandara Polonia Medan, yang samasekali tidak melakukan koordinasi dengan Polda Sumatera Utara dan tidak meminta izin kepada pihak TNI Angkatan Udara yang mengendalikan Bandara Polonia Medan.

Sumber KATAKAMI.COM menyebutkan Gories Mere bahkan sempat “bersitegang hebat” dengan seorang perwira tinggi bintang 2 di lingkungan Polda Sumatera Utara.

Sebab, perwira tinggi berbintang 2 tersebut menegur keras Gories Mere yang tidak melakukan koordinasi dengan polisi setempat.

Bayangkan, seorang pejabat yang tugas pokoknya menangani narkoba di negara ini, bisa-bisanya turun langsung ke lapangan memimpin sebuah pergerakan penanganan terorisme.

Tanpa koordinasi pula !

Dan sepanjang Gories Mere ikut menangani Tim Anti Teror Polri, tidak pernah ada koordinasi yang bisa dijalin antara Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Saat BIN dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjamsir Siregar, beberapa kali Sjamsir menginformasikan kepada KATAKAMI.COM tentang kritikan-kritikan pedasnya kepada Tim Anti Teror Polri yang dipimpin oleh Gories Mere, yaitu kuatnya ego sektoral yang membayangi langkah-langkah penanganan terorisme dibawah kendali Gories Mere.

Tampaknya kelemahan utama dari seorang Gories Mere adalah ia memang sangat kesulitan, tidak mampu dan memang tidak pernah bisa melakukan koordinasi yang sinergi dan saling membangun antara dirinya dan sesama anggota perwira tinggi Polri

Atau antara institusi atau tim yang dipimpinnya dengan institusi lain.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

 

Dan yang lebih fatal lagi, di era tahun 2007 saat digelar operasi penangkapan terhadap teroris Abu Dujana, Gories Mere pernah membuat Presiden SBY sangat marah sebab hasil-hasil operasi penanganan terorisme yang dilakukan Tim Anti Teror Polri dilaporkan Gories Mere ke Australia, bukan justru dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden SBY.

Saat itu, Presiden SBY sangat kecewa dan marah sekali.

Jadi singkat kata, sudah saatnya Gories Mere memasuki masa pensiunnya dengan lapang dada.

BNN bukanlah sebuah kerajaan.

Jadi, tidak boleh lagi ada seorang pejabat yang bisa memerintah disana selama kurun waktu lebih dari 5 tahun tanpa jeda.

Dan tidak boleh ada istilah “putra mahkota” di lingkungan internal BNN yaitu kemungkinan adanya kandidat khusus yang disiapkan dari dalam internal BNN.

Kepala Negara harus mengambil kandidat Kepala BNN dari lingkungan MABES POLRI agar koodinasi dan kerjasama antara BNN dan Mabes Polri bisa terjalin dengan sangat baik dalam pemberantasan narkoba.

Bukankah negara tidak boleh kalah melawan narkoba ?

Siap, Negara (sekali lagi) tidak boleh kalah melawan NARKOBA, beserta beking-beking dan semua mata rantainya !

Kemenangan melawan narkoba sangat ditentukan dari koordinasi dan kerjasama yang sangat baik antar anggota kepolisian yang masing-masing bertugas di BNN dan Mabes Polri dengan ruang lingkup tugas penanganan narkoba sampai ke akar-akarnya.

BNN dan Mabes POLRI harus menunjukkan itikat baik, kerja keras dan keseriusan yang sangat tinggi dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan  Prekursor Narkotika.

Pilihlah yang terbaik untuk memimpin BNN, Bapak Presiden.

Pilihlah perwira tinggi yang sungguh teruji dan berintegritas tinggi, serta mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, serta melakukan koordinasi dan kerjasama yang sangat kuat dengan institusi POLRI.

Jangan lagi dipilih yang hanya berorientasi pada ambisi sesat KEKUASAAN tanpa mau diberhentikan (walau untuk alasan regenerasi dan penyegaran organisasi).

 

 

(MS)

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 11,442 other followers