Silent Operation, Kejaksaan Agung Mengeksekusi Mati 3 Terpidana

Jaksa Agung Basrief Arief

Jaksa Agung Basrief Arief

 

Elegi Susno Duadji, Kejaksaan Agung Dan Polri Layak Diapresiasi

 

Jakarta, 17 Mei 2013 (KATAKAMI.COM)  — Hanya berselang 2 minggu, Kejaksaan Agung kembali melakukan proses eksekusi. Tetapi pada eksekusi yang pertama, eksekusi yang dilakukan adalah eksekusi penahanan terhadap Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Djuadji yang dilakukan tanggal 2 Mei 2013 lalu.

Jaksa Agung Basrief Arief yang langsung menyampaikan kepada para wartawan tentang terpidana kasus korupsi Susno Duadji telah menyerahkan diri ke Lapas Klas II Cibinong setelah buron selama 4 hari.

Susno menyerahkan diri sekitar pukul 23.10 WIB, Kamis (2/5/2013) malam.

Penyerahan diri Susno diungkapkan oleh Jaksa Agung Basrief Arief melalui 2 foto berukuran besar yang ditunjukkannya kepada media saat jumpa pers di gedung Kejaksaan Agung, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2013).

Tanggal 24 Maret 2011, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada Susno penjara 3,5 tahun dan denda Rp 200 juta. Susno juga dituntut membayar uang pengganti Rp 4 miliar atau 1 tahun hukuman penjara.

Sementara untuk perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL), Susno dijatuhi hukuman sesuai dakwaan kelima yaitu Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus korupsi dana pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008, pengadilan menjatuhkan vonis kepada Susno yang terbukti melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Susno pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada tanggal 11 November 2011 upaya hukum banding yang diajukan Susno ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Selanjutnya tanggal 22 November 2012 Mahkamah Agung (MA) juga menolak kasasi Susno.

Tanggal 17 April 2013 Jaksa Agung Basrief Arief menyebut Susno Duadji segera dieksekusi setelah jaksa menerima salinan putusan dari MA.

Setelah vonis terhadap Susno berkekuatan hukum tetap (inkrah), eksekusi penahanan terhadap Susno dilaksanakan Kejaksaan Agung tanggal 2 Mei 2013 lalu.

 

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Mahfud Mannan (kanan) dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Adjat Sudrajat usai pelantikan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 25 Oktober 2012

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Mahfud Manan (kanan) dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Adjat Sudrajat usai pelantikan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 25 Oktober 2012

 

Eksekusi kedua yang cukup menarik untuk diperhatikan dari gebrakan Kejaksaan Agung adalah pelaksanaan eksekusi mati terhadap 3 orang terpidana yang ditahan di LP Nusa Kambangan yang dilakukan pada hari ini, Jumat (17/5/2013).

Pelaksaan eksekusi mati ini menjadi tugas dan tanggung-jawab Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) yang kini dijabat oleh Mahfud Manan.

Kantor Berita ANTARA pada hari Jumat (17/5/2013) pagi melaporkan bahwa Kejaksaan Agung secara resmi menyatakan eksekusi terhadap tiga terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap telah dilakukan pada Jumat dinihari.

“Sudah dilaksanakan,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Mahfud Manan kepada Antara di Jakarta, Jumat.

Ketiga terpidana mati tersebut, yakni Suryadi berasal dari Palembang yang melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga di kawasan Pupuk Sriwijaya (Pusri) pada 1991, dan Jurit serta Ibrahim yang secara bersama melakukan pembunuhan berencana di kawasan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin pada 2003.

Mahfud Manan menyebutkan pelaksanaan eksekusi dilaksanakan pada pukul 00.00 WIB.

“Selanjutnya ketiga jenazah akan diterbangkan ke Palembang pada hari ini,” katanya.

Jenazah tiga terpidana mati kasus pembunuhan yang baru menjalani eksekusi, Jumat dinihari, dibawa petugas kepolisian dan kejaksaan meninggalkan Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Berdasarkan pantauan Antara, tiga jenazah yang diangkut menggunakan tiga ambulans tersebut diseberangkan dari Dermaga Sodong, Pulau Nusakambangan, menggunakan Kapal Pengayoman II yang tiba di Dermaga Wijayapura, pukul 02.35 WIB.

Setelah turun dari Kapal Pengayoman II, ketiga ambulans tersebut langsung pergi meninggalkan Dermaga Wijayapura dengan diiringi sejumlah mobil yang ditumpangi pejabat Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, serta dikawal oleh petugas dengan mobil patroli Kepolisian Resor Cilacap.

Informasi yang dihimpun, dua ambulans yang mengangkut jenazah Jurit dan Ibrahim langsung menuju Yogyakarta, karena kedua jenazah tersebut akan diterbangkan ke Palembang, Sumsel, untuk dimakamkan di daerah itu atas permintaan keluarga. Satu ambulans yang mengangkut jenazah Suryadi langsung menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kalipasung, Cilacap.

 

Ilustrasi gambar : LP Nusa Kambangan

Ilustrasi gambar : LP Nusa Kambangan

 

Jampidum Mahfud Mannan sendiri pernah mengakui bahwa untuk urusan eksekusi mati ini adalah sesuatu yang tidak mudah dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, khususnya untuk terpidana mati kasus narkoba.

Mengutip Harian Terbit (7/2/2013), Jampidum Mahfud Manan mengatakan bahwa mengeksekusi terpidana mati, khususnya dalam kasus narkoba, tidaklah mudah karena harus melalui proses yang panjang.

“Satu perkara dengan putusan pidana mati, mengalami perjalanan panjang untuk sampai pada tahap siap dieksekusi,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Mahfud Manan di Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Karena itu, ia mengaku merasa heran ada orang yang mengerti proses hukum tapi berkomentar negatif terhadap Kejaksaan Agung.

Sebagai contoh ketika terpidana mati mengajukan kasasi, proses hingga keluarnya putusan kasasi butuh waktu yang tidak sebentar, tapi bisa beberapa tahun.”Tapi bisa beberapa tahun,” katanya.

Kemudian, kalau sudah diputus kasasi si terpidana mati itu, apa sudah bisa langsung dieksekusi. “Belum bisa dieksekusi karena masih ada haknya untuk mengajukan peninjauan kembali,” katanya.

KUHAP sendiri tidak memberikan batasan waktu sampai kapan seseorang terpidana bisa mengajukan PK. “KUHAP tidak memberikan batasan waktu sampai kapan, seseorang bisa mengajukan PK,” katanya.

Demikian juga halnya dengan putusan PK itu, tidak bisa sebentar atau tidak sederhana karena membutuhkan bilangan tahun.

“Kemudian kalau ke luar PK, belum bisa dieksekusinya juga karena masih ada kesempatan mengajukan grasi ke presiden,” katanya.
Sebelumnya, Kejagung melalui laporan akhir tahunnya mencatat jumlah terpidana mati sampai Desember 2012 sebanyak 111 orang, ada 17 napi narkoba selebih napi kasus pembunuhan dan terorisme.

 

Mantan Jampidum AH Ritonga

Mantan Jampidum AH Ritonga

 

Keputusan final tentang dijatuhkannya tuntutan mati ada di tangan seorang Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum).

Dibutuhkan keberanian, ketegasan, ketelitian dan kehati-hatian untuk bisa mengambil keputusan yang sangat sensitif seperti itu.

Hal ini pernah dirasakan dan dialami oleh Abdul Hakim Ritonga selaku mantan Jampidum.

Semasa ia masih menjabat sebagai Jampidum, Ritonga mengatakan kepada KATAKAMI.COM bahwa ia sampai dijuluki pembunuh berdarah dingin karena ketegasannya memutuskan tentang hukuman mati.

Dalam sebuah kesempatan wawancara khusus (22/7/2008) yaitu saat ia masih menjabat sebagai Jampidum,  AH Ritonga mengatakan sebagai berikut :

“Sejak Indonesia merdeka sudah 112 orang mendapat vonis mati. Mereka terdiri atas 57 terpidana kasus narkoba, 52 kasus kejahatan umum, dan tiga kasus terorisme.”

Tak cuma soal siapa yang harus mendapat tuntutan mati atau kapan eksekusi mati itu harus dilaksanakan, Jampidum jugalah yang harus mendalami perkembangan apapun terkait tata laksana pelaksanaan eksekusi mati.

Terkait metode hukuman mati misalnya, pernah mencuat keinginan untuk mengubah, dari tembak mati ke suntik mati. Keinginan itu terlontar Jaksa Agung masih dijabat Abdul Rahman Saleh.

Keinginan itu, masih menurut Ritonga saat dulu ia masih menjabat sebagai Jampidum, belum diperdalam lagi.

“Mungkin nanti, dalam perubahan UU, kemungkinan itu dimasukkan. Atas inisiatif Kejaksaan Agung, kami menyiapkan draf perubahan UU Grasi dan UU Nomor 2/1964/PNPS yang mengatur tata laksana hukuman mati,” jelasnya.

Akan tetapi karena sampai saat ini, tata laksana pelaksanaan hukuman mati masih menggunakan cara penembakan, maka Kejaksaan selaku eksekutor meminta bantuan dari pihak kepolisian untuk mengirim tim regu tembak mereka.

Kepolisian sendiri terpaksa membuat petunjuk tertulis dari level Kabareskrim untuk urusan pelaksanaan hukuman mati.

Sebab Undang Undang di Indonesia, samasekali belum mengatur secara sangat rinci tentang pelaksanaan hukuman tembak untuk urusan eksekusi mati, yaitu tentang berapa jumlah peluru yang harus digunakan untuk melaksanakan eksekusi mati tersebut.

Tata laksana eksekusi mati secara umum diatur dalam UU Nomor 2/1964/ PNPS.

Padahal  seharusnya, untuk urusan jumlah peluru yang boleh digunakan saat menembak terpidana mati dan aturan lengkap tentang tata laksana hukuman mati tersebut harus diatur dalam payung hukum yang levelnya setingkat di bawah UU, yaitu Peraturan Pemerintah.

Jadi bukan cuma sekedar berdasarkan petunjuk tertulis Bareskrim Polri.

Tetapi itikat baik Kepolisian membuat Petunjuk Tertulis tentang pelaksanaan hukuman mati bila ada permintaan dari Pihak Kejaksaan, memang harus dihargai.

Namun Kepolisian sempat mendapat sorotan tajam saat dilaksanakannya eksekusi mati terhadap 3 terpidana mati di Sulawesi Tengah yaitu Tibo cs (Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu) yang ditembak mati tanggal 22 September 2006.

Begitu banyak peluru yang ditembakkan.

Sumber KATAKAMI.COM dari pihak pengacara Tibo cs sempat memberitahukan pada saat itu, banyaknya peluru yang bersarang di tubuh Fabianus Tibo adalah karena polisi-polisi setempat (yang bertugas menjadi regu tembak) terpengaruh oleh adanya rumors yang mengatakan bahwa Tibo memiliki kekebalan tubuh dan menguasai ilmu supranatural.

Padahal rumors itu samasekali tidak benar sebab Tibo adalah penganut agama Katolik sejati.

Berdasarkan aturan dan standar internasional, hanya 1 peluru tajam yang boleh digunakan untuk menembak terpidana mati dan satu-satunya tembakan itu harus bisa mematikan.

Inilah yang disebut ONE SHOOT DIE, sekali tembak harus mati.

Sesuai dengan aturan standar hukum yang berlaku di dunia, dari sekian banyak polisi yang tergabung dalam regu tembak, tidak semua yang senapannya berisi peluru tajam.

Hanya 1 peluru tajam yang diperbolehkan STANDAR INTERNASIONAL untuk melaksanakan hukuman mati.

Belajar dari kasus Tibo cs, Kejaksaan Agung dengan sigap melakukan pembenahan dan penyesuaian.

Pada saat pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati kasus terorisme Amrozi cs (Amrozi, Imam Samudera dan Muklas) tanggal 9 November 2008 di LP Nusa Kambangan.

Ketiganya ditembak mati oleh regu tembak kepolisian dibawah pengawasan yang ketat oleh Tim Kejaksaan Agung dengan metode “one shoot die”.

 

Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung

 

Jadi kalau hari ini, Jaksa Agung Basrief Arief melalui Jampidum Mahfud Manan memerintahkan pelaksanaan hukuman mati, apa yang mereka putuskan dan mereka lakukan adalah sebatas pelaksanaan tugas dalam kerangka penegakan hukum.

Jaksa Agung kembali memperlihatkan bahwa ia bukan tipe aparat penegak hukum yang mau banyak omong di media dan sangat butuh publikasi di media jika ingin melaksanakan tugas.

Terlihat betul bahwa cara kerja Basrief Arief adalah tipikal penegak hukum yang mengedepankan “silent operation”.

Kematangan dan pengalamannya pada cara kerja di bidang intelijenlah yang tampaknya membuat Jaksa Agung terlatih dengan langkah-langkah yang sangat terukur seperti ini.

Sebelum menjadi Jaksa Agung, Basrief Arief adalah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).

Media yang sebelumnya kasak kusuk mencari tahu, kapan eksekusi mati ini akan dilaksanakan, Kejaksaan Agung menjawab sepertinya akhir bulan ini.

Ternyata dengan sangat rapi dan hening, eksekusi telah dilaksanakan dinihari tadi di LP Nusa Kambangan.

Jaksa Agung Basrief Arief juga punya penjelasan tersendiri menyangkut pelaksanaan eksekusi mati terhadap ketiga orang terpidana di LP Nusa Kambangan hari ini.

Basrief mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa pelaksanaan eksekusi dari seorang terpidana mati bisa begitu lama dilaksanakan pasca jatuhnya vomis adalah karena masih diberikan hak-haknya sebagai terpidana.

Setelah terpenuhi semua maka jaksa baru mengeksekusi.

“Kalau sudah terpenuhi semua maka baru eksekusi dilaksanakan,”kata Basrief kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jumat (17/5/2013).

Terkait eksekusi yang dilakukan di LP Nusa Kambangan, Basrief menjelaskan bahwa ketiganya seusai ditembak, segera diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan di Palembang.  Sedangkan terpidana yang bernama Suryadi dimakamkan di Cilacap.

“Keluarganya (Suryadi) sudah menerima (dimakamkan) di sana dan yang dua lagi ke Palembang,” jelas Basrief

Terkait waktu pelaksanaan eksekusi yang dirahasiakan, Basrief menyatakan hal tersebut untuk menjaga perasaan keluarga.

“Eksekusi pidana mati nggak seperti eksekusi perkara biasa yang bisa dipertontonkan. Bagaimana kalau nanti keluargamu? Apa nggak sedih, tolong menjadi perhatian,” ungkap Basrief Arief.

Pelaksanaan eksekusi mati ini adalah bagian dari upaya penegakan hukum.

Hukum memang tak bisa ditempatkan di wilayah abu-abu.

Harus tegas.

Segala sesuatunya pun harus dilaksanakan sesuai dan selalu berada dalam koridor hukum.

Apalagi menyangkut urusan eksekusi mati, bagi Kejaksaan Agung pasti tugas melakukan eksekusi mati adalah sesuatu yang tidak mudah dan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru.

Semua harus sesuai aturan dan hukum yang berlaku di negara ini.

Tetapi dengan dilaksanakannya eksekusi mati hari ini, Kejaksaan Agung hanya sebatas melakukan tugas mereka yaitu melakukan vonis mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Jaksa Agung Basrief Arief, utamanya Jampidum Mahfud Manan, kali ini telah melaksanakan tugas, tanggung-jawab dan kewajiban mereka dengan baik.

Dan itu harus diapresiasi.

“The Law is hard, but it is the Law.” 

 

 

 

MS

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 9,396 other followers