Menyoal Kebebasan Ahmadiyah, Meredam Kontroversi Jemaat Ahmadiyah Indonesia

ISLAM

Oleh : MEGA SIMARMATA

Dimuat di INILAH.COM tanggal 24 April 2008 Pukul 14.59

Jakarta — Kontroversi seputar eksistensi Jemaat Ahmadiyah sepertinya belum akan tuntas dalam waktu dekat. Meski Bakor Pakem pekan lalu telah menyatakannya sebagai ajaran yang menyimpang, namun Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang diharapkan akan mengukuhkan pendapat Pakor Pakem itu belum juga terbit.

Jaksa Agung Hendarman Supandji kepada pers di Jakarta, Jumat (25/4), menyatakan bahwa draft SKB tentang Ahmadiyah itu saat ini masih berada di Departemen Agama. Namun Menteri Agama Mahtuf Basyuni hingga kini sedang berada di luar negeri. Jadi, SKB itu bisa dikeluarkan paling cepat pekan depan.

Agak ironis memang, Menteri Agama yang seharusnya aktif meredam semua kontroversi tentang Ahmadiyah yang telah beralngsung selama beberapa minggu terakhir, justru melanglang buana begitu lama. Perjalanan tugas sepenting apakah yang memakan waktu begitu lama itu?

Sementara di tanah air pro-kontra tentang perlu-tidaknya ajaran Ahmadyah dinyatakan terlarang sudah semakin meluas dan nyaris tak terkendali. Bahkan kontroversi ini telah memicu aksi kekerasan dan perusakan ‘fasilitas ibadah’ milik komunitas Ahmadiyah di sejumlah daerah. Bila tak segera diatasi, fenomena ini bisa berubah jadi gejolak sosial yang lebih mengkhawatirkan.

Indonesia adalah negara demokrasi yang berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Sepuluh tahun usia reformasi yang dijalani dengan penuh kedamaian kini seolah terusik oleh problematika klasik yang seharusnya telah teratasi sejak lama.

Perlukah kontroversi soal Ahmadiyah menjadi batu sandungan bagi negeri semajemuk Indonesia dalam menggapai citacita demokrasinya?Perlukah kedamaian di negeri yang pluralis ini terus diganggu munculnya ajaran-ajaran baru yang justru menodai ajaran lain yang telah ada?

AM Fatwa

Kepada INILAH.COM, di Jakarta, Sabtu (26/4), Wakil Ketua DPR, AM Fatwa, menyatakan keprihatinannya atas pemahaman penganut Ahmadyah tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dalam ajaran Islam.

Sementara Jemaat Ahmadyah Indonesia justru berkeyakinan Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi penerusnya. “Sungguh ini merupakan penodaan terhadap ajaran agama Islam,” katanya.

Tentu saja, Fatwa tak bermaksud mengatakan hahwa Ahmadyah tidak boleh mendapatkan kebebasannya dalam beragama. “Tentu mereka juga bebas beragama. Tetapi sebaiknya mereka membentuk agama baru. Bukan Islam. Itu solusinya,” tambahnya.

Tetapi kalau penganut Ahmadiyah ingin menyatakan diri sebagai bagian dari Islam, kata Fatwa, sebaiknya mereka itu jangan menciptakan nabi yang baru. “Dalam Islam, ini hal yang sangat baku,” kata Fatwa. Dia berharap masalah ini

segera teratasi dengan keluarnya SKB tiga menteri kelak.

Dalam kaitan ini, AM Fatwa juga sangat menyayangkan sikap anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Adnan Buyung Nasution yang membocorkan hasil rapat kepada publik. Menurut Buyung, hanya ada satu dari 9 orang anggota Watimpres yang mendukung SKB pelarangan Ahmadiyah, yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Makruf Amin.

“Saya sungguh sangat menyayangkan. Bang Buyung itu kawan dekat saya. Tetapi mereka itu kan ditugasi untuk memberikan bahan pertimbangan kepada presiden. Jadi, untuk apa hasil rapatnya dibocorkan kepada publik? Itu melanggar etika,” kata Fatwa.

Kebebasan beragama memang dijamin penuh oleh konstitusi. Dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. (2) Mereka juga berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Lalu dalam pasal 29 ayat (2), negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jaminan kebebasan ini bahkan dikukuhkan dengan UU No39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

Selanjutnya dalam UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik (pasal 18 ayat 1) juga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Bahkan tidak seorang pun boleh dipaksa, sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

Hak dan kebebasan Jemaat Ahmadyah Indonesia dalam memeluk keyakinan memang harus dihormati. Tetapi, di negara mana pun di muka bumi ini, tidak ada satu kebebasan pun yang bersifat absolut. Jadi atas nama kebebasan itu, tidak serta merta siapa pun juga boleh menjungkir-balikkan ajaran-ajaran baku agama lain.  (*)