SKB Ahmadiyah Patut Dicurigai, Ketar-ketir The Three Musketeers

Jusuf Kalla

Oleh : MEGA SIMARMATA

Dokumentasi tulisan dan wawancara yang dilakukan Mega Simarmata telah dimuat di INILAH.COM tanggal 10 Juni 2008


Jakarta —  Beragam reaksi yang muncul terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah adalah hal yang lumrah. Apalagi sebagai negara demokrasi, Indonesia wajib membuka diri terhadap perbedaan pandangan.

Meski begitu, Wapres Jusuf Kalla tetap memandang penerbitan SKB Ahmadyah itu sudah sesuai dengan konstitusi yang ada.

“Sudah seperti itulah, bahwa berdasarkan UUD dan undang-undang, jadi memang pemerintah berada dalam kerangka itu,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (9/6) malam, seusai memberikan materi pengkaderan Fungsional Mahasiswa Partai Golkar di Jakarta.

Menurut JK, suatu organisasi agama yang bertentangan dengan aliran umum dari aliran agama yang ada, memang tidak dibenarkan menyiarkannya dan mendakwahkannya kepada orang lain.

Sementara itu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali memiliki pendapat lain. Cara-cara kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Rizieq Shihab harus diubah metodenya, yaitu dari metode kekerasan menjadi metode yang lembut lewat dakwah.

Suryadharma juga menambahkan, persoalan Ahmadyah merupakan pokok penting, karena terdapat kerancuan tentang adanya kebebasan beragama dan penodaan agama. “Kalau kita punya keyakinan, lalu kaidah-kaidah keyakinan kita itu dilanggar, kemudian pemerintah diam saja, maka siapa yang akan melindungi kita kalau bukan pemerintah?” lanjut Suryadharma.

Sedangkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin berpendapat bahwa tindak-tanduk Ahmadyah harus dicermati pasca keluarnya SKB ini. “Kita lihat dulu sekarang, efektif atau tidak SKB itu? Ahmadyah itu menuruti perintah yang diatur dalam SKB atau tidak?” kata Ma’ruf.

“Kalau misalnya mereka tidak mentaati, ya kita akan minta agar Presiden mengeluarkan Keppres untuk membubarkan Ahmadyah. Jangan samakan Islam dengan Ahmadyah. Mereka itu punya kitab ajaran tersendiri dari nabi mereka dan ajaran yang menyimpang.”

Kontroversi seputar SKB ini memang sangat ramai diperbincangkan. Pro dan kontra seakan sahut-menyahut gaungnya.

Bahkan masalah ini diprediksi akan berdampak politis sangat serius. Sumber INILAH.COM menengarai, isi SKB Ahmadiyah yang diumumkan Menteri Agama di Jakarta, Senin (10/6), sudah berubah jauh dari draft awal. Patut dipertanyakan, kalau pemerintah mau merangkul Ahmadyah, mengapa terkesan setengahsetengah?

“Kita patut mencurigai ini ada kaitannya dengan hitung-hitungan politik untuk menambah perolehan suara pada Pemilu Pilpres 2009. Coba dicermati, siapa kira-kira yang mau maju dalam Pilpres 2009? Sebab, Pak Wapres saja terkejut atas perubahan draft SKB ini,” kata sumber itu di Jakarta, Selasa (10/6).

Berdasarkan informasi yang diterima oleh INILAH.COM, menjelang Mei lalu Menteri Agama Maftuh Basyuni datang menghadap Wapres Jusuf Kalla untuk melaporkan draft SKB. “Pak Wapres ikut mengkoreksi. Tapi setelah SKB diumumkan kemarin, kok isinya jadi berubah?” kata sumber tadi.

“Di negara asalnya saja, di Pakistan sana, Ahmadyah itu tidak diakui secara resmi tetapi tidak diberangus. Kita juga tidak bisa seenaknya meniadakan sebuah keyakinan atau aliran kepercayaan yang ada di tengah masyarakat. Namun jangan sampai ada yang menodai atau melakukan penistaan terhadap ajaran agama yang sudah ada,” lanjut sumber itu

Apakah akan ada perpecahan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pasca terbitnya SKB Ahmadiyah ini? Semua komponen masyarakat tentu berharap tidak. Tetapi harus diakui ada semangat yang keluar dari jalur yang ada. Pemerintahan ini dipimpin oleh Presiden SBY dan Wapres JK. Oleh karenanya, para menteri hendaknya jangan seperti main kucing-kucingan untuk alasan apa pun.

Artinya, tugas yang dijalankan para pembantu presiden harus berjalan dengan semangat kebersamaan dan kebersatuan.

Barangkali saja ada semacam kesengajaan untuk menyembunyikan perubahan draft SKB dari Wapres misalnya, karena perubahan itu dilakukan oleh Presiden.

Padahal kalau wapres diberitahu pun, beliau pasti tidak akan pernah bersikap mbalelo kepada presiden. Ini terbukti saat Senin

(9/6) malam, JK menyampaikan pendapatnya bahwa SKB Ahmadyah ini “sudah sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia.”

Tidak ada sepatah kata pun yang bersifat negatif keluar dari mulut Wapres JK, sehingga rakyat menjadi yakin bahwa keputusan pemerintah ini adalah keputusan yang terbaik. Jika JK tersinggung sedikit saja dan tidak mau berkomentar sama sekali atas keluarnya SKB Ahmadyah yang diluncurkan bak main kucing-kucingan ini, maka sudah pasti rakyat akan bingung.  (*)